"Betapa tidak setiap pergantian pimpinan pemerintahan selalu disertai pergantian di birokrasi"
Catatan :Marudut Nainggolan (Penasehat PWI Bonapasogit)
Realitasonline.id - TAPUT | Pilkada serentak 2024 telah berlalu dan sudah melahirkan pemimpin pemerintahan baru, seiring dengan berakhirnya pilkada itu pula akan terjadi perubahan paradigma di struktur pemerintahan, (terutama di pemerintahan daerah).
Betapa tidak setiap pergantian pejbat pimpinan pemerintahan selalu disertai pergantian di birokrasi.
Hal ini tidak mengherankan, bila para aparat birokrasi, selalu diliputi oleh perasaan was-was dan boleh kurang konsen di dalam menunaikan tugas dan kewajibannya selaku birokrat, dengan beraneka ragam asumsi, seperti halnya “ke mana saya akan digeser, apakah saya masih tetap menjabat atau di non job kan.
Baca Juga: Desa Sibuntuon Parpea dan Siborutorop Terpilih Jadi Desa percontohan
Di Tapanuli Utara, semenjak seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat termasuk didalamnya aparatur sipil negara (ASN).
Terkhusus ASN, pilkada langsung boleh jadi dilema dalam menentukan pilihan, dikarenakan ASN sesuai aturan tidak diperbolehkan berpolitik praktis atau menjadi tim sukses calon kepala daerah tetapi sering dilibatkan ( pejabat eselon) secara massif oleh calon petahana atau usungan petahana untuk menjadi mesin pendulang suara.
Sang petahana menang, sebagai balas jasa peluang menduduki jabatan eselon akan tetap disandang.
Bila dukungan kalah, maka siap-siaplah menerima resiko, sebab pemimpin baru akan membentuk tim work baru untuk mengimplementasikan visi-misi atau janji kampanyenya.
