“Pekerja informal seperti nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi. Karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memberikan perlindungan yang layak,” jelas Nyoman.
Baca Juga: BTN dan BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Skema DP Rumah dengan Saldo JHT
Melalui kegiatan ini, Pemprov Sumut dan Pemkab Langkat juga mendorong edukasi publik agar lebih sadar akan pentingnya menjadi peserta aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.
Kabupaten Langkat di bawah kepemimpinan H. Syah Afandin, SH, terus menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan sebagai pilar penting pembangunan ekonomi daerah, utamanya di sektor kelautan dan perikanan.(AA)
