Realitasonline.id - Tapanuli Selatan | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) terus memperkuat langkah menuju tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu, saat menghadiri kegiatan pendampingan penyusunan roadmap ETPD di Ruang Rapat Bupati, Lantai II Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Selasa (21/10/2025).
Kegiatan penyusunan roadmap ETPD turut dihadiri Sekretaris Daerah Sofysn Adil, Asisten Ekbang, sejumlah Kepala Dinas, perwakilan Bank Indonesia Sibolga, Bank Sumut Cabang Sipirok, serta konsultan dari Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA) Universitas Indonesia.
Baca Juga: Bank Sumut dan Kejatisu Tingkatkan Kerja Sama Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan mengakui bahwa Tapsel sempat berada di posisi bawah dalam indeks digitalisasi daerah versi Bank Indonesia (BI). Namun, hal itu justru menjadi pemicu semangat Pemkab Tapsel untuk mempercepat digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan.
" Waktu itu saya sempat merasa malu karena posisi kita di bawah Nias Utara, Gunungsitoli, dan Nias Selatan. Tapi di sisi lain saya juga bangga karena penilaian itu menjadi motivasi untuk berbenah, ” ujar Gus Irawan.
Bupati menjelaskan, salah satu fokus utama Pemkab Tapsel adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai. Sejak Juni 2025, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh ASN menggunakan QRIS dalam transaksi keuangan daerah.
" Digitalisasi ini penting untuk mempercepat pekerjaan, meningkatkan akurasi, dan mempersempit ruang kecurangan. Bahkan di sektor pariwisata seperti Kebun Raya Sipirok, pembelian tiket sudah menggunakan QRIS, ” tambahnya.
Selain itu, Gus Irawan menegaskan pentingnya penguatan digitalisasi sektor perpajakan daerah melalui sistem Cortex, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat secara lebih transparan dan efisien. " Mudah-mudahan dengan adanya roadmap ini, sistem keuangan daerah kita menjadi lebih baik dan lebih siap menghadapi era digital, ” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BPKPAD Tapsel, M. Frananda, melaporkan, berdasarkan asesmen dari Bank Indonesia, capaian kinerja TP2DD Tapsel menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.
Baca Juga: ATR BPN Gandeng Bank Dunia untuk Tata Kelola Tanah Ulayat di Timor Tengah Selatan
" Untuk tahun 2024, capaian proses sudah mencapai 97 persen, output 95 persen dan outcome 100 persen. Meski begitu, masih ada beberapa aspek yang perlu diperkuat seperti sistem pemerintahan berbasis elektronik dan literasi masyarakat, ” ungkap Frananda.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Tapsel berencana menggelar High Level Meeting (HLM) literasi masyarakat pada 11 November 2025, bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Bank Indonesia, untuk memperluas pemahaman publik mengenai Smart Government dan elektronifikasi transaksi.(RI)
