Realitasonline.id - Medan | Puluhan peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupatem Langkat menggelar aksi demo di depan Markas Polda Sumut saat penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi, Rabu (13/3/2024).
Diketahui pemeriksaan dilakukan karena laporan pengaduan peserta PPPK adanya pengutipan uang pada seleksi penerimaan PPPK Kabupaten Langkat Tahun 2023/2024.
Bukan hanya Kepala Dinas Pendidikan, penyidik Tipikor juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Eka Syahputra Depari.
Baca Juga: Ini Dia Mobil Bekas Toyota Calya G 1.2 AT 2017 Hitam dengan Kapasitas Kursi 7 dan Transmisi Otomatis dengan Harga 100 Jutaan
"Progres laporan saudara-saudara masih berjalan. Saat ini Kadis Pendidikan sedang menjalani pemeriksaan demikian juga Kepala BKD sudah diperiksa. Percayakan kepada polisi bahwa kasus dugaan permainan seleksi penerimaan PPPK Kabupaten Langkat akan segera dituntaskan,” kata bagian Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus, AKP Riswanto.
Riswanto mengatakan saat ini penyidik sedang mencari pelaku yang akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Juga: Kapolda Sumut Ingatkan Petugas Ops Keselamatan Toba 2024 Taput Hindari Arogansi
“Penyidik Tipikor sudah memeriksa belasan saksi. Tentu itu dilakukan sebagai upaya mencari siapa yang jadi tersangka dalam kasus itu,” tandasnya.
Para pendemo menuding penyelidikan kasus seleksi penerimaan PPPK Kab Langkat terkesan dipeti eskan jika dibanding penyidikan kasus yang sama di Kabupate Madina dan Kabupaten Batubara yang sudah menahan tersangkanya.
"Kasus ini tetap dilanjutkan penyelidikannya," tegasnya.
Sementara, Muh Yusril Mahendra Butar-butar, advokasi sipil dan politik LBH Medan yang menjadi orator dalam aksi itu meminta Polda Sumut tidak tebang pilih dengan penyidikan seleksi penerimaan PPPK.
Baca Juga: KONI Kota Medan akan Gelar Musorkot dan Pemilihan Ketua Baru, Diharap tak Ada Calon Tunggal
"Kami menduga Polda Sumut mempetieskan kasus seleksi penerimaan PPPK Kabupaten Langkat karena sampai saat ini tidak ada dijadikan tersangka. Berbeda dengan penyidikan seleksi PPPK di Kabupaten Batubara dan Madina, yang telah melakukan penahanan tersangkanya. Kami meminta Poldasu segera menuntaskan kasus ini,” teriaknya.
Sementara Irwansyah, seorang guru yang ikut demo mengatakan, sedikitnya 300 guru yang mendapat intimidasi dan pengancaman dari oknum-oknum kepala sekolah yang diduga suruhan dari Dinas Pendidikan.
"Kalau tidak ada pengancaman dan intimidasi, ratusan guru akan hadir ditempat ini. Kami selalu mendapat ancaman, hak kami mau diambil, Dapodik kami mau dihapuskan pak. Dan satu lagi pak, dipecat dari sekolah dan hanya kroni-kroni mereka yang mengajar,” serunya.
Lanjut, Irwansyah diketahui kroni-kroni mereka itu tidak pernah masuk ke sekolah.