Hal ini menunjukkan perlunya langkah tegas dari pemerintah untuk melakukan pendataan, pengawasan, dan pengelolaan yang lebih baik, termasuk melibatkan teknologi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
" Dengan pengelolaan yang profesional, retribusi parkir di area usaha kafe dan rumah makan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan keadilan dan keteraturan dalam pengelolaan parkir yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, " terangnya.
Oleh karena itu katanya, dengan melakukan studi lapangan, DPRD dapat menetapkan target yang sesuai dengan potensi riil daerah dan kondisi aktual di lapangan dan pemetaan terhadap titik-titik lokasi parkir.
Baca Juga: Jadi Temuan BPK, Pemungutan Retribusi Parkir di Bireuen Menyalahi Aturan
" Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan akurasi perencanaan, tetapi juga mencegah target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga pengelolaan retribusi parkir dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD, " tuturnya.
Sementara anggota DPRD dari Fraksi Golkar Purnadi, SE, menyatakan, kami melihat bahwa retribusi parkir memiliki potensi besar sebagai sumber PAD yang dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tantangan dalam pengelolaan, seperti kebocoran pendapatan dan ketidaktercapaian target, perlu segera diatasi melalui langkah-langkah konkret.
" Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendataan yang akurat dan transparan terhadap seluruh titik parkir, serta mengintegrasikan teknologi dalam sistem pengelolaannya. Penetapan target retribusi juga harus didasarkan pada studi lapangan yang faktual agar lebih realistis dan adil, " kata Purnadi.
Sebagai anggota DPRD, kami akan terus mengawasi dan mendorong pengelolaan yang lebih profesional, termasuk melibatkan pihak-pihak yang kompeten.
Baca Juga: Masih Jadi Masalah Klasik, DPRD Medan Persoalkan Retribusi Parkir Tepi Jalan
" Kami percaya, dengan manajemen yang baik, retribusi parkir dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD sekaligus menciptakan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, " ucapnya.
Fraksi Golkar juga meminta, Pemko Padangsidimpuan harus melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh titik parkir, termasuk menganalisis potensi pendapatan masing-masing lokasi.
" Dengan demikian, setoran retribusi dapat disesuaikan berdasarkan potensi aktualnya, sehingga tidak memberatkan pengelola titik parkir yang pendapatannya lebih kecil, tetapi tetap optimal untuk titik dengan potensi pendapatan yang lebih besar, " terangnya.
Selain itu, penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang berbasis teknologi dapat membantu pemerintah memantau pencapaian target secara transparan.
Baca Juga: Walikota Siantar Launching e-KIR dan Retribusi Parkir Melalui QRen
" Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan retribusi parkir, tetapi juga memberikan keadilan bagi semua pihak, sekaligus mendukung peningkatan PAD, " ungkapnya. (RI)