Realitasonline.id - DELI SERDANG | Bupati Asri Ludin Tambunan tidak mentoleransi segala bentuk pungutan liar (pungli) yang dialamatkan kepada para tenaga honor.
Penegasan ini disampaikan bupati ketika memimpin apel pagi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Kabupaten Deli Serdang, Rabu (14/5/2025).
Pernyataan ini juga terkait dengan pergantian pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya di Dinas PKP Deli Serdang.
"Saya terangkan, pergantian itu terkait dengan pungutan liar terhadap honorer dan saya bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo tidak menoleransi pungutan apapun terhadap tenaga kerja honorer," tegas Bupati pada apel yang diikuti pula oleh Wakil Bupati Lom Lom Suwondo tersebut.
Personel Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang seharusnya berjuang untuk menyelamatkan nyawa dan harta benda masyarakat yang tertimpa musibah, sambung bupati, harusnya orang-orang yang punya empati dan semangat.
Namun, untuk menjadi anggota Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus membayar tentu semangat juang untuk masyarakat patut dipertanyakan.
"Ini bukan hanya untuk Dinas Damkar, tapi juga menjadi satu pesan bagi OPD lain. Jangan dimulai lagi soal pemungutan bagi tenaga honor. Saya ingin para pegawai, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN Damkar bekerja dengan baik. Saya ingin, Damkar menjadi garda terdepannya kabupaten ini, bahkan kalau bisa menjadi salah satu kesatuan yang betul-betul diidamkan masyarakat," pungkas Bupati.
Berkaca dari Pemadam Kebakaran di beberapa daerah, Pemadam Kebakaran menjadi favoritnya masyarakat. Tidak hanya memadamkan api, tetapi juga menaklukkan atau menjinakkan hewan liar, seperti ular dan lainnya.
"Jadi tidak melulu, petugas Damkar ini mengerjakan tugas utamanya, yaitu memadamkan api. Harusnya, kalau Anda semua punya empati, Anda bisa berada di tahap tersebut," jelas Bupati.
Di momen itu bupati menginstruksikan kepada Sekda Timur Tumanggor untuk menganggarkan baju tahan api di APBD Deli Serdang.
Baca Juga: Rumah Sakit di Belitung Timur Sudah Terapkan KRIS, Salah Satunya RSUD Muhammad Zein Beltim
Untuk alat-alat pemadam kebakaran, bupati memerintahkan Plt Kepala Dinas PKP untuk memeriksa ulang anggarannya.
"Jangan sampai terulang kejadian di Tanjung Morawa. Di situ pompanya mati, air yang mau diambil sulit dan mungkin baru kali ini Damkar dipukuli orang. Kejadian itu karena ketidaksiapan. Kita tahunya hanya kerja, datang, teken absen, tunggu pimpinan, sore pulang. Kalau ada kegiatan, berangkat, dan itu mental pegawai, namun mental tersebut kita ubah," papar Bupati.