Realitasonline.id - Tapanuli Selatan | Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mencatat prestasi membanggakan dalam upaya penurunan angka stunting. Dalam tiga tahun terakhir, angka prevalensi stunting berhasil ditekan drastis dari 39 persen pada 2022 menjadi 6,6 persen pada 2025.
Capaian ini menjadikan Tapsel sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua di Sumut, hanya berada satu peringkat di bawah Kota Tanjungbalai.
Wakil Bupati (Wabup) Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, yang mewakili Bupati, mengungkapkan hal tersebut saat menghadiri Rapat Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan, yang digelar di Aula Sarasi, Lantai III Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Kamis (11/9/2025).
Rapat evaluasi ini dihadiri Sekda Tapsel Sofyan Adil, jajaran kepala dinas terkait, camat se Tapsel, Kepala Desa, para pendamping desa, koordinator BPP Tapsel, serta penyuluh perikanan.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi Pemerintah Desa dan masyarakat, khususnya dalam menjaga kondusivitas politik dan sosial yang menjadi fondasi pembangunan.
" Kalau situasi tidak kondusif, bagaimana kita bisa menjalankan program pembangunan. Karena itu, saya minta peran kepala desa agar tetap menjaga suasana di desa masing-masing, ” tegas Jafar.
Selain stunting, Wabup juga menyoroti tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Sumut, termasuk Tapsel yang masih masuk dalam zona berbahaya.
Jafar menyebut, isu TBC bahkan menjadi pembahasan serius dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menko PMK di Jakarta baru-baru ini.
" Peran Kepala Desa sangat penting untuk menurunkan angka penularan, termasuk dalam mendata warga yang tertular. Penanganan TBC tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas kesehatan, tetapi juga harus melibatkan masyarakat, ” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jafar juga menekankan pentingnya percepatan program ketahanan pangan sebagai salah satu mandat prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia meminta seluruh desa di Tapsel segera mengeksekusi program ketahanan pangan paling lambat September 2025. Program tersebut mencakup Koperasi Merah Putih, program 1.000 kolam ikan, serta inovasi berbasis program MBG. " Kita ingin semua desa benar-benar serius, karena ketahanan pangan adalah kunci dan program ini menjadi prioritas nasional. Lokasi kegiatan harus mudah dijangkau agar bisa dimonitor secara langsung, ” ujar Jafar.