" Saya sempat kaget karena prevalansi stunting Tapsel 39,4 persen menjadi daerah yang tertinggi kenaikannya di Sumut atau bertambah 8,6 poin dari tahun 2021 yang 30,8 persen. Padahal selama ini atau disekitar sepuluh tahun ini stunting biasa saja di Tapsel. Saya merasa ikut bertangggungjawab untuk mengatasi persoalan yang dapat mengancam masa depan generasi muda Tapsel itu kalau tidak ditangani dengan baik, " ucapnya.
SQ menambahkan, pada Pemilu 2019 kemarin, ia meraih sekitar 24 ribu suara di Dapil Sumut VII dan 14.500 di antaranya merupakan suara masyarakat Tapsel. Inilah yang membuatnya merasa ikut bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah stunting di Tapsel.
" Stunting bisa dicegah antara lain dengan cara memenuhi asupan gizi anak. Pemerintah punya tanggungjawab besar untuk itu. Semoga makanan tambahan ini dapat sedikit membantu Tapsel menuntaskan persoalan stunting, " harapnya.
Dalam sesi tanya jawab di Desa Huta Ginjang dan Pargarutan Dolok Kecamatan Angkola Timur, warga menyampaikan berbagai keluhan dan harapan, seperti pembangunan rumah ibadah, irigasi persawahan, jalan usaha tani dan kurangnya perhatian pemerintah.
Ia mencatat semuanya dan memilah mana yang kewenangan Pemkab Tapsel, Pemprov Sumut dan pemerintah pusat. Terhadap aspirasi yang menjadi kewenangan Provinsi, akan ia perjuangkan agar ditampung di APBD Sumut.
“ Aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ataupun Kabupaten / Kota, segera kita sampaikan ke anggota Fraksi Golkar DPR RI ataupun DPRD Kabupaten / Kota, ” ujarnya.
Di Sipenggeng Kecamatan Batangtoru, masyarakat mengeluhkan minimnya warga lokal yang diterima bekerja di Tambang Emas Martabe dan proyek pembangunan PLTA Simarboru (Sipirok, Marancar, Batangtoru).
Sementara warga yang bekerja di PLTA Simarboru mengeluh karena tidak pernah diberi slip gaji, sehingga tidak tau berapa gaji sebenarnya dan kemana saja potongan gaji yang dilakukan perusahaan.