Realitasonline.id - Abdya | Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan terkait sejumlah masalah keuangan yang belum terselesaikan hingga pengujung tahun 2024.
Pasalnya, ada beberapa persoalan pencairan anggaran yang masih tertahan di antaranya gaji pegawai kontrak (Non-ASN) selama enam bulan terakhir, dan sisa pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) menjadi isu yang mengundang kritikan dari berbagai pihak.
Gaji pegawai kontrak dari Juli sampai Desember 2024 hingga kini belum dibayarkan. Tidak hanya itu, sisa pencairan ADG untuk 152 desa di Abdya juga belum mendapat kepastian.
Baca Juga: 17 Warga Drien Jaloe Abdya Terima BLT di Akhir Tahun, Segini Uangnya
Situasi tersebut diperparah lagi dengan kabar bahwa pajak sepeda motor dinas yang digunakan oleh pegawai kini harus dibayar sendiri oleh mereka, lantaran Pemerintah Kabupaten diduga tidak lagi mampu menanggungnya.
Saat dihubungi wartawan, Jumat (6/12/2024), Kepala BPKD, Fakhruddin tidak memberikan jawaban pasti terkait ketiga persoalan tersebut. Ketika dimintai konfirmasi melalui WhatsApp oleh wartawan, ia hanya menyarankan agar menghubungi langsung pimpinan daerah.
"Mohon maaf Pak untuk konfirmasi lebih tepatnya langsung ke Pimpinan karena menyangkut kebijakan Daerah," jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Baca Juga: Dari Batangtoru untuk Indonesia, AR Raih Prestasi di Tamasya Award dan ISDA 2024
"Kalau masalah itu kami tidak bisa menjawab, karena yang bisa menjawab hanya pimpinan, seperti Sekda atau Asisten," ujarnya lagi.
Hingga kini, ribuan pegawai kontrak di Abdya masih mempertanyakan nasib gaji mereka yang tertunggak selama enam bulan.
Fakhruddin juga tidak bisa memastikan apakah anggaran untuk pembayaran tersebut telah disiapkan dalam APBK-Perubahan Tahun Anggaran 2024 atau tidak ada sama sekali.
