Realitasonline.id - Jakarta | Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu anggota Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengalami banjir dengan intensitas tinggi yang menimbulkan dampak kemanusiaan luas. Curah hujan ekstrem, angin kencang, dan kondisi geologi yang labil memicu luapan sungai, genangan di permukiman, titik longsor, dan kerusakan infrastruktur dan melumpuhkan mobilitas masyarakat.
Ketua Umum LTKL sekaligus Bupati Kabupaten Sigi, Rizal Intjenae menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir bandang yang melanda banyak daerah di Sumatera, termasuk salah satunya Aceh Tamiang.
“Bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah kabupaten di Sumatera, termasuk Aceh Tamiang, mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dan perhatian kolektif. Situasi yang dihadapi masyarakat saat ini sungguh memprihatinkan, dan dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Namun, hal ini akan menjadi perhatian kami kedepan untuk bersama-sama dalam perbaikan tata kelola lahan yang berkelanjutan dan membangun daerah yang tangguh bencana” katanya.
Baca Juga: 500 Warga Bener Meriah dan Aceh Tengah Terkurung di Bireuen, Bupati Haji Mukhlis: Bersabar Ya
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) di Banda Aceh, sebanyak 10 kabupaten/kota telah menetapkan status darurat bencana hidrometeorologi, yakni Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Lhokseumawe, dan Aceh Tamiang.
Dilaporkan juga bahwa banjir yang terjadi di Aceh Tamiang telah menerjang empat kecamatan dengan 3.824 KK / 10.342 jiwa terdampak dan menyebabkan 3.460 KK / 9.274 jiwa mengungsi, serta melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi, layanan publik, serta akses transportasi utama, termasuk jalur Medan–Banda Aceh yang terputus total akibat banjir dan longsor.
Kota Kualasimpang, salah satu pusat kegiatan utama di Aceh Tamiang, dilaporkan lumpuh pada 26 November 2025 dengan ketinggian air mencapai tiga meter di sejumlah titik. Rumah warga, fasilitas umum, serta jaringan kelistrikan turut terdampak oleh banjir dan angin kencang yang merobohkan sejumlah infrastruktur. Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi yang memimpin langsung operasi pengendalian bencana menyebut ada 70 rumah yang terendam banjir di daerah ini.
Pada 26 November 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menetapkan Status Tanggap Darurat Banjir, setelah menerima laporan potensi risiko dari seluruh kecamatan. Pemerintah daerah mengerahkan BPBD, Damkar, Satpol PP, WH, dan dukungan alat berat untuk penanganan titik-titik kritis seperti tanggul jebol dan longsor, termasuk penataan lokasi pengungsian dan pemastian ketersediaan logistik dasar. Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan Darurat Bencana Hidrometeorologi untuk 10 kabupaten/kota, termasuk Aceh Tamiang, dan mengoordinasikan mobilisasi lintas kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
