IDI - Realitasonline | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur mengharapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Timur, segera membentuk tim untuk menuntaskan berbagai persoalan aset pertanahan di wilayah itu.
"Banyak persoalan berkaitan dengan kepemilikan aset dan pertanahan di daerah ini. Muda-mudahan melalui nota kesepahaman dan kerjasama ini, BPN bisa menuntaskan seluruhnya," kata Bupati Aceh Timur, H Hasballah HM Thaib SH dalam sambutan penandatangan perjanjian kerjasama Pemkab Aceh Timur dengan BPN Aceh Timur di aula Bappeda di Idi, Kamis (19/3/2020).
Hadir antara lain Sekda Aceh Timur H. M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP. Kepala BPN Aceh Timur, Yuliandi Djalil, S.SIT, MH. Staf Ahli Bupati, Ir, Mahyuddin. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Timur, M. Reza Rizki, SH, M.Si. Kepala Dinas Pertanahan Aceh Timur, M. B. Bandi Harvirdaus, SH, dan Kepala Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Timur, Zulbahri, dan Kepala Bappeda Aceh Timur, DR. Darmawan M. Ali, ST, MIST, dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Timur, Iskandar, SH.
Bupati Rocky melanjutkan, beberapa persoalan yang kerap muncul selama ini seperti tumpang tindih kepemilikan tanah antara masyarakat dengan masyarakat, antara Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan dengan lahan masyarakat dan tumpang tindih kepemilikan antara HGU dengan tanah desa.
Selain itu, persoalan lain yang muncul berkaitan dengan luas lahan tidak sama ukurannya antara luas lahan yang tertulis di atas surat kepemilikan dengan luas lahan yang sebenarnya dan in rata-rata terjadi dalam HGU. "Melalui nota perjanjian Ini kita berharap seluruh persoalan ini selesai," ujar Bupati Rocky.
Disaat dalam pengukuran ulang dibutuhkan tim dari pemerintah kabupaten, Rocky mengaku siap membantu dan membentuk tim agar dalam penyelesaian sengketa dan tumpang tindih lahan selesai. "Muda-mudahan persoalan HGU ini tuntas. Dan kami yakin BPN bisa menuntaskan persoalan tumpang tindih lahan di tengah-tengah masyarakat," ujar Bupati Rocky. (MR)
