“Lokasi dapur MBG tidak boleh jauh dari tempat tujuan pendistribusian (sekolah atau posyandu), guna meminimalisir waktu ke lokasi yang ditempuh. Jaraknya lebih kurang 5 kilometer,” katanya.
Ia juga menyampaikan, setiap SPPG wajib memenuhi sertifikat, antara lain Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan sertifikat halal.
“Sertifikasi ini penting sebagai standar penyelenggaraan program MBG agar meminimalkan risiko kontaminasi dan gangguan kesehatan, dan kita sedang akselerasi agar semua dapat tercapai segera,” katanya.
Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi juga mengapresiasi Polres Pematangsiantar yang telah mendukung swasembada pangan. Dengan penanaman jagung serentak Kuartal IV. Jagung bukan sekadar pangan, namun diupayakan bisa meningkatkan pendapatan para petani.
"Pemerintah Kota Pematangsiantar menyambut baik program Polri, khususnya Polres Pematangsiantar yang bersinergi dalam penanaman jagung serentak untuk mendukung swasembada pangan. Sebelumnya sudah beberapa kali melakukan panen," kata Wesly.
Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak SH SIK MH juga mendukung program MBG dan memastikan kelayakan dan pemenuhan gizi terpenuhi di Kota Pematangsiantar.
Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025, kata Sah Udur menunjukkan pemerintah konsisten menjalankan program meningkatkan swasembada pangan.
"Di Kota Pematangsiantar, dengan lahan pertanian yang minim, kami ditarget 100 ton pada Oktober ini dan kami tetap berusaha penuhi target tersebut," kata Sah Udur.
Dalam kesempatan tersebut, Sah Udur mengucapkan terima kasih kepada Pemko dan DPRD Kota Pematangsiantar yang telah mensahkan P-APBD 2025 dan menyetujui permohonan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). "Karena sudah menjadi tugas bersama untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah kita. Pemenuhan MBG, diupayakan dengan memanfaatkan hasil pertanian lokal, demi meningkatkan pendapatan petani," ungkapnya. (Adv)
