Dalam hal ini filsafat mencoba merefleksikan mencoba mengambil hakikat mana yang benar mana yang salah,sehingga kualitas dari kebijakan yang diambil pemerintah tersebut bagus atau baik.
Momen etis filsafat dalam pengambilan kebijakan publik itu ada dibagian formulasi kebijakan publik dan ada dibagian evaluasi kebijakan publik.Artinya disini ada titik sentral atau tahapan paling penting.
Dalam pengambilan kebijakan publik tentunya butuh ilmu filosofi terhadap apa yang harus dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dengan begitu pengambil kebijakan bisa membedakan hal yang baik dan buruk.
Ilmu filsafat itu didalam posisinya didalam kebijakan publik itu pada kenyataannya sekarang ini adalah sangat penting.
Ada jarak yang cukup besar antara pembuatan kebijakan di satu sisi, dan fakta perubahan yang berlangsung secara konkret di masyarakat. Jarak yang seringkali dianggap lenyap oleh mitos dan kemalasan berpikir yang bercokol di kepala kita.
Dalam filsafat kebijakan (policy philosopies) memperkenalkan konsep pemerintahan dalam masyarakat yang pluralistis. Kenyataan bahwa, masyarakat itu terdiri dari beberapa kelompok kepentingan (interest-group) dan pemerintah “sebagai alat perekat” serta memiliki pegangan yang kuat dari semua unsur kelompok kepentingan itu.Itu sebabnya, kebijakan (policy) umumnya dipakai untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi kepemerintahan atau privat.
Kebijakan harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis (political) yang sering kali diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan.
Kebijakan sebuah ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu).