artikel

Soal Temuan Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Rp 349 Triliun, Politikus Gerindra Angkat Bicara

Senin, 3 April 2023 | 14:32 WIB
Politikus Partai Gerindra Gus Irawan Pasaribu. dalam keterangannya soal temuann yang mencurigakan di Kemenkeu. (Realitasonline.id/Dokumen) (Realitasonline.id/AY)

 

Medan - Realitasonline.id| Politikus Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu minta Menkopolhukam Mahfud MD menuntaskan kasus dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 349 Triliun yang membuat heboh seantero negeri. 

"Terkait soal temuan ini, pertama kita syukuri dan berterima kasih kepada Pak Mahfud MD yang mengungkap dugaan ini ke publik, namun jangan berhenti sampai di situ saja harus ada penyelesaiannya," kata Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan, Senin (3/4/2023).

Begitu pun, kata Gus, apa yang disampaikan ini terkesan terburu-buru. Sebab indikasi angkanya itu berubah-rubah mulai dari angka Rp 300 Triliun dari 160 laporan menyangkut 460 orang terlibat, lalu turun 197 laporan dari 467 orang yang terlibat. 

Baca Juga: Artis Inisial R di Pusaran Pajak Rafael Alun, Wali Kota Medan Bobby Nasution Diminta Hentikan Bisnis Medan Zoo

"Saya heran, ini kan data yang disampaikan Ketua Koordinator Nasional Pencegahan TPP, agak aneh menurut saya kok terburu-buru, data yang disampaikan itu belum matang hingga akibatnya angkanya berubah-ubah," sebut Gus. 

Tapi kata Gus, karena sudah menggelinding menjadi bola liar ke publik maka Pak Mahfud harus bisa mengungkapkannya sampai tuntas.

"Ini sudah terungkap ke publik tentu tidak boleh berhenti sampai di situ saja, harus diusut tuntas sampai selesai, oleh karena itu kita mendorong agar kasus ini bisa diselesaikan sampai final," tegas Gus.

Baca Juga: Kantor Kejari Siantar Didemo, Massa dan Petugas Saling Dorong Paksa Masuk

Menurut Gus, kasus ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dituntaskan apabila komite ini bekerja secara maksimal.

"Tapi saya heran dan menyimpulkan komite sekarang ini belum berjalan sebagaimana mestinya, karena ini kan harusnya selesai ke publik bukan ke komite," sindir Gus. 

Faktanya, sambung Gus, dalam banyak kesempatan Mahfud MD menyampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mendapat akses atas laporan-laporan PPATK.

"Ya bagi saya ini aneh, misalnya ditutupi oleh para anak buah menteri keuangan tapi kalau itu terinformasi di dalam, pastilah sebagai kewenangan menteri keuangan sebagai orang nomor satu di kementerian itu pasti anak buahnya mendapatkan surat-surat dari PPATK," katanya.

Baca Juga: Komunitas Sepeda Motor Ngabuburit Bareng Walkot Bobby Nasution

Halaman:

Tags

Terkini

PTPN1 Regional 1 Sembelih 13 Lembu, 4 Kambing

Minggu, 8 Juni 2025 | 06:46 WIB