Realitasonline.id - Kabupaten Bogor | Pemerintah Kabupaten Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian ini menegaskan komitmen Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah. Penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran daerah telah disusun dan dilaksanakan secara tertib, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan bahwa tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Ia menegaskan, pembangunan fisik dan sosial tidak akan berkelanjutan tanpa sistem pemerintahan yang bersih dan profesional.
Baca Juga: Karnain Asyhar Hadiri Buka Puasa dan Santunan Anak Yatim IKUBB di Bogor
“Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah pondasi utama membangun kepercayaan masyarakat. WTP bukan tujuan akhir, tetapi instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” ujar Rudy.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai opini WTP mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bertanggung jawab.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi,” kata Sastra.
Capaian WTP berjalan seiring dengan peningkatan skor Monitoring Center for Prevention dan Survei Penilaian Integritas yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 2025, skor MCP ASN Kabupaten Bogor mencapai 91, sedangkan skor SPI tercatat 73,8. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Barat dan membawa Kabupaten Bogor keluar dari zona merah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi peningkatan tersebut. Ia menilai kenaikan skor integritas menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Baca Juga: Pria Ditemukan Tewas di Jalan Merdeka Bogor, Polisi Selidiki Penyebab Kematian
Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan berbagai langkah pembenahan untuk memperkuat tata kelola. Pemerintah daerah meningkatkan sistem pengendalian internal, memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan di seluruh perangkat daerah. Pemerintah juga menerapkan digitalisasi administrasi untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan efisiensi kerja.
Selain pembenahan sistem, pemerintah daerah memperkuat kualitas sumber daya aparatur. Pada 14 November 2025, Bupati Bogor melantik 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu di Lapangan Panahan Stadion Pakansari, Cibinong. Pelantikan tersebut menjadi yang terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Rudy menjelaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan implementasi kebijakan nasional tahun 2026 sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara. Pemerintah daerah menempatkan aparatur pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan teknis lainnya guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Transformasi digital pemerintahan juga terus dipercepat. Jaringan intra pemerintah kini menjangkau seluruh kecamatan, termasuk wilayah Cariu hingga Jasinga. Integrasi sistem berbasis digital memungkinkan koordinasi antarperangkat daerah berjalan lebih efektif dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
