Realitasonline.id - Kota Bogor | Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, Selasa, 7 April 2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pansus, Ahmad Aswandi, dan dihadiri anggota Pansus lainnya, yaitu Karnain Asyhar, Jatirin, Angga Alan Surawijaya, Heri Cahyono, Iwan Setiawan, Achmad Rifki Alaydrus, serta Banu Lesmana Bagaskara.
Dalam pertemuan itu, Pansus menitikberatkan pembahasan pada evaluasi realisasi anggaran tahun 2025 serta dampaknya terhadap masyarakat. Anggota Pansus LKPJ, Karnain Asyhar, memberikan sejumlah catatan terhadap laporan yang disampaikan Pemerintah Kota Bogor.
Ia menyampaikan bahwa secara administratif, capaian kinerja menunjukkan tren positif. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut perlu diuji melalui kondisi nyata di lapangan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Berdasarkan data LKPJ, pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,45 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,75, disertai penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Secara angka makro, kinerja ini patut diapresiasi sebagai sinyal pemulihan dan stabilitas pembangunan daerah. Namun demikian, capaian tersebut harus dilihat sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Karnain.
Selain itu, Pansus juga menyoroti kualitas belanja daerah. Realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2025 diketahui mencapai lebih dari 95 persen, dengan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.
Karnain mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran seharusnya berdampak langsung pada penyelesaian berbagai persoalan klasik di Kota Bogor, seperti kemacetan dan pemerataan layanan kesehatan.
“Jika permasalahan tersebut masih terjadi, maka efektivitas program prioritas perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Baca Juga: Terekam CCTV, Dua Pencuri Bobol SMPN 1 Pakisaji Dini Hari
Pansus LKPJ berharap pembahasan laporan ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret dan tajam. DPRD Kota Bogor berkomitmen memastikan arah pembangunan daerah benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
