Blitar - Realitasonline.id | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Blitar menggelar aksi damai tuntut DPR RI segera sahkan RUU Perampasan Aset. Aksi damai dilakukan di depan Kantor DPRD Blitar, Jumat (5/5/2023).
GMNI mendesak Pemerintah Pusat melalui DPRD Blitar agar menyetujui dan disahkannya RUU Perampasan Aset.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi damai GMNI Blitar, Lucky Andara Harianto menegaskan, tuntutan massa meminta kepada DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi pelaku tindak pidana khususnya korupsi.
Baca Juga: Tanah dan Bangunan Warenhuis Disoal, BPKAD Klaim Aset Pemko Medan
Menurutnya, draf RUU Perampasan Aset sudah pas (maksimal) untuk mengatasi permasalahan korupsi yang begitu masif di Indonesia.
"Diharapkan dengan pengesahan RUU ini nantinya dapat dijadikan senjata ampuh dan pondasi yang kuat untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia ini," kata Lucky.
Oleh karenanya, lanjut dia, pihaknya mendesak DPR yang ada di Kota/Kabupaten, provinsi hingga pusat semuanya satu suara agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Baca Juga: Terima Kunjungan Komnas Perempuan, Bobby Nasution Ingatkan Perlu Edukasi Agar Korban Melapor
"GMNI Blitar untuk pertama kalinya yang turun aksi. Diharapkan gerakan ini juga diikuti yang lain, bukan hanya GMNI saja tetapi juga oleh mahasiswa dan ORMEK lain untuk mendorong pengesahan RUU ini," tegas Lucky.
Sebagai simbol protesnya massa aksi juga menghambur-hamburkan uang (meskipun hanya uang mainan) sebagai simbol biang kerok korupsi.
"Masalah uang dan pamer harta bukan masalah tabu lagi. Jabatan dan lain sebagainya semuanya butuh uang. Maka ini sebagai simbol perlawanan masyarakat. Tadi kami juga menampilkan teatrikal dimana petani mengejar-ngejar tikus. Ayo tikus-tikus (koruptor) ini kita basmi," tandas Lucky.
Baca Juga: BP2MI Terima Audiensi SMSI DKI Jakarta Jajaki Kerjasama
Pada aksi damai pagi itu, GMNI Blitar lalu mengajak Ketua DPRD Kota Blitar dan anggotanya duduk bersila di pinggir jalan untuk mendengarkan tuntutan mereka.
GMNI Blitar kemudian menyerahkan beberapa poin catatan yang menjadi tuntutannya kepada DPR RI melalui DPRD Kota Blitar.
