Medan - Realitasonline.id| Sejumlah cendikiawan Muslim dari beberapa negara mengutuk keras kebijakan Pemerintah Cina yang melarang umat Islam Uigur melakukan ibadah Ramadan.
Terkuak bahwa situasi masyarakat Uighur saat ini semakin memprihatinkan, warganya dilarang berpuasa, salat, bahkan buku-buku agama Islam juga dilarang. Bagi warga Uighur yang ketahuan melanggar larangan ini akan dikirim ke kamp-kamp konsentrasi yang pada gilirannya akan hilang, bahkan dibunuh secara terang terangan.
Menanggapi situasi ini sejumlah cendikiawan Muslim menyampaikan aksinya. Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Hardi Mulyono K Surbakti mendesak Ormas Islam, PB Al Jam’iyatul Washliyah segera menyampaikan ke DPR dan pemerintah pusat untuk melakukan langkah politis bela umat Islam Uighur yang tertindas oleh pemerintah Cina.
Baca Juga: Ramadhan Bulan Persaudaraan Oleh: Dr. Muktarruddin, MA
Hardi Mulyono menyampaikan hal itu disela-sela Seminar Internasional bertajuk Strengthening Humanity Values In a Plural World : Role of Islamic and Al Washliyah Studies in Addresing in Uyghur Oppresion and Combating Islamophobia yang dilaksanakan di aula Udin Samsuddin Jalaluddin Lubis Kampus Syech Muhammad Yunus UMN Al Washliyah, Rabu (12/4/2023).
Cendikiawan Muslim lainnya yang menjadi pembicara, anggota Senat UMN Al Washliyah Prof Syaiful Akhyar Lubis, Executive Director Center For Uyghur Studies Mr Abdul Hakim Idris, Advocacy Manager Mr Harazetali Wushur, Presiden OIC Indonesia Mrs Astrdi Nadya Rizqita, Prof Phaosan Jehwae dari Thailand.
Ketua PB Al Washliyah KH Masyhuril Khamis, Ketua Senat UMN Prof A Laut Hasibuan, Ketua BPH UMN H Milhan, WR I Firmansyah, WR II Ridwanto, WR III Anwar Sadat dan dekanat, dosen dan moderator Sururah TullahAdedoin Uthman, Director Santri Diplomacy Academi OIC Youth Indonesia juga hadir pada seminar tersebut.
Baca Juga: Karang Taruna Kabupaten Paluta Tingkatkan Jalinan Silaturrahmi
Hardi Mulyono menyampaikan pluralism merupakan suatu sistem nilai atau pandangan yang mengakui keberagaman di dalam suatu bangsa. Keberagaman itu harus senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan riil oleh seluru lapisan masyarakat. Esensi pluralism ini juga suatu pengakuan terhadap keberagaman suatu bangsa, serta memiliki implikasi social politik dan ekonomi.
Dalam kaitan ini, sebagai bangsa yang merdeka serta mendukung hak-hak azasi manusia yang mendambakan kemerdekan, maka sepantasnya UMN menjadi salah satu pendukung kebebasan masyarakat Uyghur, yang saat ini mendapat penekanan yang luar biasa oleh pemerintahnya.
Senada dikatakan Ketua Umum PB Al Washliyah Dr Mashyuril Khamis. Menurutnya, tindakan keras terhadap masyarakat Uyghur, khususnya pada bulan Ramadhan, dimana umat Islam disana dilarang melaksanakan puasa dan kegiatan ibadah lainnya, merupakan tindakan yang tidak layak dilakukan bangsa yang beradab.
Baca Juga: Musrenbang Tahun 2024 Unik, Pejabat Naik Betor ke Lokasi
Karena itu, Al Washliyah siap mendukung penegakan hak hak azazi manusia di Uighur maupun kawasan minoritas umat Islam seperti di Pattany Thailand, Palestina, Rohingya di Myanmar dan lainnya.
Kalau di Uighuryang merupakan penduduk asli Turkistan Timur, ini agak sedikit berbeda, ini lebih condong kepada aksi genoside. Jadi, saya minta kepada organ bagian pendidikan di UMN, baik madrasah, perguruan tinggi dan panti asuhan, terima masyarakat Uyghur yang mau kuliah atau panti asuhan,” tegasnya. (AY)