Realitasonline.id - Medan | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi dan melaporkan langsung ke Mapolda Sumatera Utara, tuntut tindakan mafia pengoplos gas 3 kilogram yang diduga mencari keuntungan dari subsidi pemerintah. Medan, Senin (20/1).
"Kami datang beramai-ramai bersama mahasiswa dan masyarakat, untuk menggeruduk Polda Sumatera Utara, tuntutan kami menduga banyak pengoplosan gas LPG 3 kilogram (ber)subsidi harusnya itu untuk pemerintahan dan rakyat miskin, dioploskan ke dalam tabung 5 kilogram, 12 kilogram, sampai juga 50 kilogram," ungkap Rafi Siregar Rafi Siregar selaku koordinator membocorkan kepada wartawan di depan Mapoldasu, Senin (20/1/2025).
Sebelumnya pada saat aksi sejumlah mahasiswa tersebut, meminta pihak Krimsus Polda Sumatera Utara agar menindak tegas langsung ke TKP pengoplosan gas bersubsidi tersebut.
Baca Juga: Modifikasi LC 300 VX-R: Tampil Lebih Mewah dengan Door Lamp dan Logo 70th Anniversary Land Cruiser
"Hari ini kami sebagai aliansi (mahasiswa), sebagai masyarakat meminta kepada Krimsus Polda Sumatera Utara menuju untuk langsung ke sana (tempat pengoplosan)," cetus R Siregar kepada Indah selaku pihak Poldasu.
Rafi Siregar selaku koordinator aksi tersebut menyampaikan kalau 3 hari yang lalu mereka telah melihat secara kasat mata ada 4 mobil yang masuk jenis pikap.
"Ada 4 mobil yang masuk jenis pikap, sekitar 3 hari yang lalu," ungkap R Siregar
Baca Juga: Laga Play off Degradasi PSMS Medan vs Sriwijaya: Pelatih Nil Maizar Minta Suporter Dukung Penuh
R Siregar menduga kalau mobil pengangkut gas-gas yang sudah dioplos tersebut berada di daerah selambo.
"Kami menduga dioplos (dijual) ke gerai-gerai, seperti di warkop-warkop. Di Selambo (daerah di Kota Medan)," ungkapnya.
Namun ketika ditanyakan mengenai laporan tersebut, Rafi menjelaskan adanya prosedur yang harus dipenuhi.
Baca Juga: Kenapa Hatchback Suzuki Tak Laku Meski Murah di Pasaran? Begini Rumornya
"Kami sudah menyampaikan dengan narasi yang baik untuk mengajak Polda Sumatera Utara ke lokasi, tapi mereka (Polda) tidak mau," kata Rafi.
"Kami sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa merasa kecewa, seharusnya Polda Sumatera Utara sebagai aparat hukum tertinggi provinsi tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini," sambungnya. (Muktar Habib).
