Realitasonline.id - Jakarta | Untuk menekan angka sengketa tanah dan konflik pertanahan di Indonesia, Kementrian ATR BPN membuat strategi utama dengan mempercepat transformasi digital.
Langkah ini menurut ATR BPN menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik di bidang agraria.
Wakil Menteri ATR BPN Ossy Dermawan menegaskan hal itu usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan Jakarta, Jumat (31/10/2025).
"Kementerian ATR BPN sedang melaksanakan transformasi dari sistem analog ke digital. Jika digitalisasi ini berhasil, akan dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, ” ujar Wamen Ossy.
Menurutnya, digitalisasi layanan pertanahan merupakan langkah penting untuk mempercepat proses administrasi, mencegah praktik tumpang tindih lahan dan memperkuat transparansi data kepemilikan tanah.
Upaya ini dinilai mampu mengatasi berbagai persoalan pertanahan yang kerap muncul akibat masalah administrasi dan lemahnya sistem pendataan.
Baca Juga: Gubernur Bobby Nasution: Bank Sumut Harus Naik Kelas
Wamen Ossy menuturkan sekitar 70 hingga 80 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Karena itu, modernisasi sistem menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan pertanahan dan tata ruang bisa diberikan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat.
Selain transformasi digital, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong pelaksanaan dua program nasional prioritas, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
Baca Juga: Tampil Percaya Diri, Kafilah Simeulue Unjuk Prestasi di Hari Pertama MTQ Aceh ke-XXXVII
"Program PTSL sangat berdampak bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria berupaya menyeimbangkan kepemilikan lahan di negara kita, ” jelasnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy berharap dukungan masyarakat serta sinergi dengan berbagai lembaga dapat terus diperkuat demi menyukseskan program-program kementerian.
"Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan, kritik yang membangun, dan masukan terhadap kinerja kami, terutama di daerah. Hal ini penting agar kami dapat terus memperbaiki pelayanan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tutupnya. (RI)
