Realitasonline.id - Tapanuli Selatan | Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengevaluasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel), terkait perkembangan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui zoom meeting, di ruang rapat Bupati, Selasa (4/11/2025).
Evaluasi yang dilakukan dengan metode in-depth interview secara daring itu berlangsung sejak siang hingga sore, dihadiri langsung oleh Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, Wakil Bupati Jafar Syahbudin Ritonga, Sekda Sofyan Adil, serta seluruh Satgas SAKIP Tapsel.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Gus Irawan memaparkan langsung berbagai langkah dan capaian yang telah dilakukan Pemkab Tapsel, dilanjutkan sesi tanya jawab dengan tim evaluator dari Kementerian PANRB selama sekitar dua setengah jam.
Baca Juga: Momentum HUT Ke-75, Pemkab Tapsel Perkuat Syiar Islam
Usai kegiatan, Bupati Gus Irawan kepada media menegaskan pentingnya pelaksanaan evaluasi SAKIP ini sebagai salah satu bentuk rapor resmi pemerintah daerah.
Menurutnya, SAKIP ini sangat penting karena prinsip dasarnya dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan secara berkala.
" Semua itu diarahkan agar pencapaian kinerja lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil, bukan sekadar output, tapi outcome, yaitu manfaat nyata bagi masyarakat, ” jelasnya.
Baca Juga: ATR/BPN Kembali Sabet Penghargaan Top GPR Award
Bupati Gus Irawan juga menyampaikan optimismenya bahwa nilai SAKIP Pemkab Tapsel tahun 2025 akan meningkat dari sebelumnya.
Jika selama lima tahun terakhir nilai SAKIP Tapsel bertahan di peringkat CC, maka ia menargetkan tahun ini bisa naik menjadi B.
" Saya sangat tertantang dengan nilai SAKIP Tapsel yang stagnan di CC. Seperti tahun 2024, berdasarkan surat Kementerian PANRB tertanggal 3 September 2024, kita masih di nilai CC. Tahun ini saya optimis bisa naik ke B, ” tegasnya.
Baca Juga: Cara Tepat Menjaga Interior Toyota Raize agar Tetap Harum, Bersih, dan Nyaman Seperti Baru
Ia menambahkan, stagnasi nilai SAKIP menggambarkan perlunya pembenahan mendasar di tubuh birokrasi. Karena itu, ia juga menyoroti hasil penilaian resmi lainnya yang masih rendah, seperti Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, di mana Tapsel berada di zona merah dan menempati peringkat 27 dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
Bahkan, kata Gus Irawan, Indeks Digitalisasi Daerah Tapsel masih tertinggal dari beberapa daerah lain di Kepulauan Nias.
