"Belum adanya titik terang dan dugaan lambatnya penanganan kasus kebakaran rumah Hakim Khamozaro merupakan kelalaian institusional yang berpotensi melanggar hak asasi atas rasa aman dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," imbuh Irvan.
Oleh karena itu LBH Medan sebagai lembaga yang fokus terhadap penegakan hukum dan HAM dan mendesak:
1. Kapolda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus kebakaran rumah hakim secara Sainstific Crime Investigation, Objektif dan Transparan.
2. Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) harus mengambil langkah nyata memberikan perlindungan fisik dan psikologis hakim Khamozaro dan keluarganya. Serta mengawal ketat penegakan hukum kasus kebakaran yang ditangani Polda Sumut dan Jajaranya.
Baca Juga: DPK BKPRMI Lubuk Pakam Gelar Safari Subuh Berjamaah dan Pasar Sayur Gratis
3. Pemerintah dan DPR RI, khususnya Komisi III, perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum, agar peristiwa serupa tidak terulang dan tidak menjadi preseden buruk bagi independensi kehakiman.
4. Negara harus memastikan setiap ancaman terhadap hakim diproses secara hukum, karena serangan terhadap hakim adalah serangan terhadap keadilan dan supremasi hukum itu sendiri.
Jika negara gagal menuntaskan kasus ini, maka sesungguhnya negara sedang membiarkan aparat penegak hukum terus dalam ketakutan, ancaman dan intimidasi yang akhirnya melahirkan ketidakadilan.
