Baca Juga: Meriah, Kodim 0203 Langkat Peringati HUT TNI ke-78 Begini Amanah Presiden Jokowi
“Indonesia telah menjamin hak setiap masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Makanya banyak yang memohon untuk mendapatkan informasi. Tapi yang melayani kok sedikit? Dalam melayani publik tidak mudah, terutama kalau sumber daya manusianya terbatas,” kata Hasyim, di hadapan seluruh peserta PPID Wilayah Barat.
Hasyim mengatakan publik memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, terutama badan pelayanan publik. Badan pelayanan publik wajib memberikan infromasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik terhadap infromasi publik, walaupun masih ada informasi yang dikecualikan.
Baca Juga: Kejari Binjai Gelar Perjanjian Kerja Sama Pemko dan Polres
“Dalam pelaksanaan demokrasi hal ini sangat penting bagi Indonesia untuk menyediakan akses yang luas dan terbuka sekaligus bertanggungjawab terhadap informasi sesuai amanat Undang- undang Nomor 14 tahun 2008. Pemerintah perlu menerapkan digitalisasi untuk informasi publik, jadi harus pakai aplikasi. Dengan banyaknya aplikasi die era digital, pemda perlu beradaptasi. Saat ini sudah ada 27 ribu lebih aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah dan sejumlah lembaga. Saat ini aplikasi yang akan digunakan juga sudah bisa dipilih-pilih,” ujarnya. (MIS)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ilyas Sitorus mewakili Pj Gubernur Sumut Hassanudin, bersama Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementrian Kominfo Hasyim Gautama, foto bersama para peserta pada acara Bimbingan Teknis Kebijakan Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik Nasional Bagi PPID Wilayah Barat, di Hotel JW. Marriot, Jalan Putri Hijau No. 10. Medan, Kamis (5/10).
