Realitasonline.d| MEDAN – Rektor USU Prof Muryanto Amin yang juga Ketua BKS PTN Barat meluncurkan Program Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat Indonesia.
Program Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Konsorsium BKS PTN (Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri) wilayah Barat Indonesia tahun 2024, resmi diluncurkan pada Senin (6/5/2024) di Hotel Artotel Gelora Senayan Jakarta.
Dalam peluncuran tersebut dihadiri Dirjen Dikti Kemdikbudristek Prof Abdul Haris, perwakilan KPK, Wakil Irjen Kemdikbudristek dan perwakilan bank mitra yakni BNI, BTN, Mandiri, dan BSI.
Prof Muryanto menyatakan Seleksi Mandiri dilaksanakan dalam wujud kerja sama antar PTN di wilayah Barat Indonesia atau konsorsium untuk mempermudah pelaksanaan ujian.
Jadi pembentukan SMMPTN Barat sejak 2017 ini adalah demi memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa di manapun agar bisa ikut seleksi mandiri tanpa harus hadir di kampus tujuan, meskipun diwajibkan memilih salah satu prodi di tempat pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), kata Rektor USU.
Menurut Prof Muryanto, peluncuran ini sengaja disosialisasikan lebih awal yaitu pada 8 Maret 2024 silam agar semakin banyak peminat yang mengerti keberadaan SMMPTN Barat.
“Kami berharap, siswa yang belum lulus dari SNBP dan SNBT, bisa memilih seleksi Mandiri.”
Baca Juga: Versi Scimago 2024, USU Kampus Riset Terbaik 4 di Indonesia Kalahkan Perguruan Tinggi di Surabaya
Dirjen Dikti Kemdikbudristek, Prof Abdul Haris menyatakan kegembiraannya atas terlaksananya SMMPTN Barat 2024 Konsorsium BKS-PTN Barat.
Hal ini diharapkan dapat ikut membantu Kemdikbudristek untuk mewujudkan pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada bank mitra atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan SMMPTN Barat 2024 Konsorsium BKS-PTN Barat yang berperan signifikan dalam memajukan pendidikan tinggi.
Berkaitan dengan jalur mandiri, kami dari kementerian sudah meminta bahwa berdasarkan kurikulum merdeka belajar bisa dibuka satu jalur lagi, bukan hanya saintek dan soshum, tapi juga jalur merdeka, harap Dirjen Dikti.
Tak lupa pada kesempatan itu ia berpesan, untuk memperhatikan perimbangan kuota dan fasilitas seleksi bagi para penyandang cacat atau difabel.
Saat ini masih ada ketimpangan akses bagi penyandang difabel yang berjumlah 2,8 persen, untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Tentu ini menjadi perhatian kita Bersama, katanya.
