Realitasonline.id - Medan | Wacana pemekaran Provinsi Sumatera Utara terus bergulir. Nama baru untuk Provinsi Sumatera Bagian Utara itu pun telah disiapkan.
Provinsi Tapanuli, itu lah nama yang digadang-gadang untuk provinsi baru, hasil pemekaran Provinsi Sumatera Utara tersebut.
Tak tanggung-tanggung, Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli pun dikabarkan telah menjalin tali silaturahmi ke Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus.
Baca Juga: Disetujui Mendagri, 12 Pejabat Tinggi Pratama Ini Dilantik Pj Gubernur Lampung Samsudin
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli, Yonge Sihombing.
Yonge Sihombing pada kunjungan silaturahmi itu didampingi Ketua pembina panitia percepatan Provinsi Tapanuli Samsul Sianturi, Sekjen Murniati Tobing, bendahara umum, waketum AKP Purn Longser Sihombing, wakil sekjen Luhut Marbun BKP, Barita Esman Dabukke, wakil bendahara Rider Tampubolon dan penasehat Toni Togatorop, dan Lamhot P Simanjuntak.
Sementara Erni Ariyanti Sitorus didampingi Anggota DPRD Sumut dari PDIP Landen Marbun.
Baca Juga: Selaras dengan Kebijakan Nasional, Dinas Kominfo Langkat Terapkan Aturan Ketat Pembayaran Media
Yonge Sihombing menyampaikan agenda Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli.
Pihaknya, kata Yonge, dalam Waktu dekat tepatnya pada 20 Februari 2025 akan mengikuti pertemuan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta.
Pertemuan itu untuk membahas kelanjutan percepatan Provinsi Tapanuli, sebutnya.
"Kami berharap Ketua DPRD Sumut bersedia mendampingi kami untuk membahas hal ini di Jakarta pada 20 Februari mendatang. Ternyata ketua menyatakan akan mendampingi pertemuan di Jakarta. Ini kabar baik, semoga cita-cita kita dapat segera tercapai," ungkap Yonge.
Diakui Yonge, pembentukan provinsi baru memang membutuhkan pencabutan moratorium oleh pemerintah Pusat.
"Kabar baiknya lagi, Pemerintah Pusat di masa Pemerintah Presiden saat ini Presiden Prabowo akan mencabut moratorium tersebut," sebutnya.
Hal ini juga akan dibahas dalam Musyawarah Nasional seluruh kabupaten/kota yang akan mengusulkan pemekaran di tanggal 20 Februari mendatang, ujarnya.
