Realitasonline.id | Berbicara tentang Pendidikan di Indonesia dan upaya peningkatan kualitas dari hasil pendidikan itu berbagai model telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian, dan sejumlah Gubernur yang komitmen di bidang pendidikan.
Saat ini ada kebijakan Pendidikan di prakarsai Menteri Sosial RI priode 2024 sd 2029, yakni model Sekolah Rakyat, dimana masyarakat miskin dapat menyekolahkan putra/i nya di Sekolah Rakyat yang dibiayai Pemerintah, mulai perlengkapan sekolah, (kemeja, sepatu, tas, buku), kebutuhan hidup, dengan sistem asrama tahun ajaran 2025/2026 dengan biaya 48,25 juta per anak/tahun.
Kebijakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Tehnologi dengan model Sekolah Garuda Transpormasi sebagai Sekolah SDM unggul untuk meningkatkan kualitas SMA dan Madrasah Aliyah yang juga di direncanakan akan dibuka pada tahun ajaran 2025/2026.
Disisi lain proses Pendidikan yang masih diterapkan jajaran Pendidikan di Indonesia mulai Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah menengah (SMP, SMA/SMK ) masih menerapkan model pembelajaran melalui kurikulum Merdeka atau Kurikulum 2013 (KBK) dengan sistem penerimaan jalur domisili untuk tahun ajaran 2025/2026.
Baca Juga: Heboh Sosok Ketuk Rumah Warga Tengah Malam di Pahae Jae, Kapolres Taput Imbau Perkuat Siskamling
Menurut salah seorang Tokoh Pendidikan di Sumut Drs Syaiful Syafri MM ketika dihubungi awak Media, Minggu 25/05, menjelaskan bawa untuk meningkatkan Kualitas Pendidikan dan pemerataan pendidikan di Indonesia, tingkat keberhasilannya berada pada kebijakan dan komitmen seorang Kepala Daerah, baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan komitmen Kepala Daerah Kabupaten dan Kota sesuai jenjangnya tidak jalan sendiri, melainkan jalan bersama sesuai komitmen Pemerintah Propinsi dan Pusat, karena berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah, disiplin sekolah, pemerataan guru, pengawas akses jalan menuju sekolah, dan partisipasi masyarakat.
Jadi tidak sebatas Visi, Wacana, Meninjau, Ceramah atau sejenisnya dari seorang Kepala Daerah, melainkan aksen dengan mengalokasikan anggaran APBD untuk peningkatan kualitas guru, pemerataan guru, pengawas, dan perbaikan atau melengkapi sarana pembelajaran di sekolah, karena biaya pendidikan sudah ditampung berupa bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Belum Ditemukan, Seorang Anak Hanyut di Sungai Deli saat Berenang, Rico Waas Prihatin
Perlu diketahui masalah pendidikan tidak sebatas Gedung, Guru, Laboratorium, Perpustakaan dan Metoda Pembelajaran, tetapi akses jalan juga menjadi perhatian penting, karena masih banyak antar Desa di daerah pinggiran atau pedalaman anak sekolah harus menyebrangi sungai, jalan diantara sawah, hutan, jalan setapak yang memerlukan anggaran daerah untuk perbaikan atau membangun nya.
