Diskominfo Sumut juga telah mengundang asistensi untuk percepatan pembentukan TTIS pada 15 Juli 2025, menindaklanjuti dan mensosialisasikan Surat Edaran Bersama (SEB) Mendagri dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang percepatan pembentukan TTIS pada Pemda, hingga melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan TTIS kabupaten/kota melalui asistensi dan koordinasi secara intens melalui narahubung di daerah masing-masing.
“Saya optimis percepatan pembentukan TTIS dapat tercapai sesuai target agar dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap layanan publik digital di Sumut,” ujarnya.
Asdep Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI Budi Eko P mengatakan, percepatan pembentukan TTIS ini harus dilakukan segera, karena faktanya infrastruktur digital pemerintah telah mendapatkan serangan peretasan maupun pencurian data seperti yang pernah terjadi di BPJS, KPU, Dukcapil dan lainnya.
"Percepatan pembentukan TTIS ini sangat perlu kita segerakan, karena faktanya baru 42% dari 552 Pemerintah Daerah yang memiliki TTIS, makanya di sini kita melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan Komdigi, agar masing-masing Pemda dapat segera membentuk TTIS ini," kata Eko.
Menjawab tantangan yang dihadapi Sumut dalam membentuk TTIS, Eko mengatakan, kehadiran pihaknya ke Sumut merupakan upaya untuk berkoordinasi langsung dan mencari solusi terkait tantangan yang dihadapi dalam percepatan pembentukan TTIS.
"Sesuai arahan Presiden terbentuk dulu TTIS nya tahun ini dan tahun depan baru kita lakukan peningkatan kapasitas untuk SDMnya. Dalam waktu dekat kami juga akan berkoordinasi dengan Bappenas untuk mencari Solusi terkait alokasi anggarannya, " kata Eko. (AY)
