Realitasonline.id - Medan | Kebijakan razia terhadap kendaraan berpelat BL (Aceh) dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution di wilayah Langkat berpotensi memicu 'ketegangan' antara Aceh dan Sumut.
Hal ini dinyatakan anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem Rony Reynaldo Situmorang SH MH kepada wartawan, Senin (29/9) di DPRD Sumut.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Gubernur Sumut sangat sensitif dan dikhawatirkan membangkitkan kembali ketegangan hubungan antara Sumut dan Aceh, pernah mencuat terkait kasus klaim empat pulau beberapa waktu lalu.
Rony mencontohkan, persoalan kedua provinsi (Sumut dan Aceh) sempat menimbulkan ketegangan, yaitu Gubernur Sumut mengklaim Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Sumut.
Baca Juga: Mulai 4-17 Maret, Polri Serentak Gelar Razia Kendaraan Se Indonesia
Persoalan itu sempat menimbulkan pro kontra hingga akhirnya diselesaikan melalui jalur damai oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Dalam Negeri. “Kita tentu tidak ingin luka lama kembali tergores hanya karena persoalan teknis di lapangan,” ujarnya.
Rony Reynaldo Situmorang menambahkan, kebijakan razia sebaiknya dimulai secara merata di perbatasan provinsi lain, misalnya menuju Riau, Padang, dan daerah tetangga lainnya.
Dengan demikian, ujar politisi yang membidangi keuangan ini, tidak ada kesan diskriminatif terhadap Aceh atau dengan kata lain, alangkah bijaknya, jika Gubernur memulai penegakan aturan ini dari wilayah lain, agar tidak ada ruang politisasi maupun prasangka buruk.
Baca Juga: Bawaslu Taput Razia Kendaraan yang Masih Tempelkan Gambar Caleg
Rony menilai, truk dengan pelat BK juga banyak keluar masuk ke wilayah Aceh tanpa masalah. Karena itu, jika razia dilakukan sepihak di Langkat terhadap kendaraan pelat BL, maka masyarakat Aceh bisa merasa diperlakukan tidak adil.
“Padahal lalu lintas perdagangan antarwilayah selama ini berjalan harmonis. Jangan sampai kebijakan yang maksudnya baik justru mengusik kedamaian,” sambungnya.
Rony juga mengingatkan, seorang gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dengan posisi itu, Bobby Nasution menjadi ikon Sumut yang harus mampu menjaga iklim kondusif, terutama di kawasan perbatasan yang rawan dipolitisasi.
Baca Juga: Dua Kendaraan Terjaring Razia Over Loading di Tapsel, Polisi: Pelanggaran, Membahayakan!
“Kami di DPRD berharap, langkah-langkah strategis seperti ini dilakukan dengan pertimbangan matang, supaya tidak menimbulkan dampak sosial dan politik yang merugikan masyarakat,” jelasnya.
