Politisi Muda PKS DPRD Medan Sesalkan Banjir Berulang, Desak Proyek Pengendalian Banjir Diaudit

photo author
- Rabu, 26 November 2025 | 15:12 WIB
RDP Komisi 4 DPRD Medan bahas penanganan banjir dan normalisasi sungai. (Realitasonline.id/Dok)
RDP Komisi 4 DPRD Medan bahas penanganan banjir dan normalisasi sungai. (Realitasonline.id/Dok)

Realitasonline.id - Medan | Banjir yang terus berulang di Kota Medan dapat sorotan tajam dari Komisi 4 DPRD Medan.

Datuk Iskandar Muda yang merupakan anggota Komisi 4 DPRD Medan menilai berbagai proyek pengendalian banjir yang dibangun pemerintah belum bekerja optimal, padahal menelan anggaran besar.  

Datuk mencontohkan proyek pengendalian banjir yang dibangun pemerintah seperti kolam retensi, U-ditch, dan drainase.

Baca Juga: PLN UP3 Pematangsiantar Goes to Campus di Universitas HKBP Nommensen

Politisi muda PKS ini mendorong dilakukannya audit teknis terhadap seluruh proyek pengendalian banjir dan mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat agar penggunaan anggaran lebih transparan.

Pernyataan Datuk ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 yang membahas penanganan banjir dan normalisasi sungai di Kota Medan, Selasa 25/11/2026 di ruang Komisi 4 DPRD Medan.

Sungai-sungai tersebut yakni Sungai Badera, Sungai Selayang, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Area KIM.

"Hari ini kita sudah memiliki kolam retensi yang dibangun dengan biaya puluhan miliar, sampai saat ini belum mampu menahan puncak banjir. Pemasangan U-ditch dinilainya hanya bersifat parsial dan tidak terhubung ke jaringan drainase utama, sehingga tidak menyelesaikan persoalan dari hulu ke hilir, begitu juga dengan proyek pengendali banjir lainnya. Untuk itu kita mendoronga adanya audit teknis terhadap seluruh proyek ini sehingga hasilnya bisa kita ketahui guna menyimpulkan langkah ke depan dalam pengendalian masalah banjir," terangnya.

Baca Juga: Diduga Lakukan Pemerasan, Dirpropam dan Kasubdit Paminal Dinonaktifkan

Menurut Datuk, akar masalah banjir di Medan adalah perencanaan proyek yang tidak terintegrasi, sedimentasi dan sampah yang menumpuk, pembebasan lahan yang tersendat, serta koordinasi antarinstansi yang lemah.

"Bukan kurang proyek, tapi proyeknya tidak terhubung. Ini masalah tata kelola," tegasnya.

Iskandar meminta Pemko bertindak cepat, mulai dari normalisasi drainase dan sungai, pengoperasian pompa darurat, penertiban pembuangan sampah ke saluran air, hingga percepatan pembebasan lahan kolam retensi.

Baca Juga: Usai Banjir Bandang Tapteng, DLHK Sumut Desak Pemerintah Pusat Lebih Selektif Keluarkan Izin Pengelolaan Hutan

"Kalau penanganan tidak dibenahi segera, kerugian masyarakat terus berulang dan kepercayaan publik akan turun," ujarnya.

Datuk Iskandar Muda menekankan solusi teknis sebenarnya sudah ada. Namun tanpa perencanaan terpadu, pemeliharaan yang konsisten, serta koordinasi lintas lembaga yang solid, Kota Medan akan terus berhadapan dengan banjir tahunan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ayu Kesuma Ningtyas

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Kota Medan Kirim 5 Armada Damkar ke Aceh Tamiang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 15:43 WIB

UMP Sumut 2026 Naik 7,9 Persen Kini jadi Rp3.228.971

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:07 WIB
X