MEDAN – realitasonline.id| Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) merupakan yang tertinggi di regional Pulau Sumatera, yaitu mencapai 91,69%. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP juga ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi.
Hal tersebut diungkapkan Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun saat konferensi pers di Ruang Rapat I, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (6/4). “MCP kita nomor satu di regional Sumatera, sebenarnya kita belum puas, karena seharusnya bisa lebih tinggi dari itu,” kata Lasro Marbun, yang hadir bersama Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut Kaiman Turnip.
Nilai MCP tersebut merupakan salah satu capaian yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumut. Selain itu, Inspektorat pada tahun 2021, juga memulai dan memaksimalkan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di 17 kabupaten di Sumut.
Hal tersebut, menurut Lasro, belum pernah dilakukan sebelumnya. “Kita juga sudah masuk ke perangkat desa, kita direspons baik masyarakat, artinya ini bagaimana penggunaan dana rakyat melalui dana desa bisa meningkat perbaikannya,” kata Lasro.
Inspektorat juga melakukan pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khususnya terhadap SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut. Hal tersebut juga belum pernah dilakukan sebelumnya dan hasilnya menunjukan adanya keinginan sekolah untuk berubah dalam pengelolaan dana BOS.
“Secara psikologis, seluruh kepala sekolah berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, ini bukti nyata bahwa pemeriksaan ini bermanfaat mengubah pendirian orang,” ungkap Lasro.
