Untuk langkah Pemprov Sumut sendiri, kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, pihaknya terus berupaya menekan stunting, sehingga diharapkan pada tahun depan, penurunan prevalensi terjadi signifikan. Karenanya perlu konsep yang matang sebelum langkah lanjut ditentukan.
“Kami menyadari angkanya masih jauh dari target kita,” kata Edy Rahmayadi, berdasarkan data BKKBN, dimana 13 dari 33 kabupaten/kota yang berada di Sumut berstatus merah alias memiliki prevalensi stunting di atas angka 30%.
Ia pun melaporkan data dan kondisi serta kesulitan yang dihadapi dalam rangka mengambil langkah penurunan stunting. Namun Pemprov Sumut berkomitmen untuk bisa mengatasi kesulitan tersebut.
Senada dengan itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengapresiasi respons Gubernur-Wakil Gubernur Sumut terhadap kegiatan percepatan penurunan stunting. Sebagaimana amanah Presiden, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Indonesia.
“Target angka stunting di 2024 adalah 14%. Jadi ini menjadi kendala dalam mencapai bonus demografi di tahun 2035-2040. Sehingga generasi yang kita cetak mulai sekarang harus bebas stunting,” sebutnya. (AY)
