MEDAN - realitasonline.id | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil menurunkan angka kemiskinan, sehingga jumlah penduduk miskin di Sumut berkurang sekitar 6,1 ribu jiwa. Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan, artinya berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran semakin lebih baik.
"Angka kemiskinan di Sumut mengalami penurunan sebesar 0,09 poin yaitu dari 8,42% pada Maret 2022 menjadi 8,33% pada September 2022. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2022, atau berkurang sekitar 6,1 ribu jiwa," ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada wartawan, Rabu (18/1).
Dijelaskannya, beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka kemiskinan ini, antara lain keberhasilan Pemprov Sumut dalam merespons anggaran yang ditujukan untuk program-program pengendalian inflasi, sehingga sampai pada Desember, laju inflasi dapat ditahan pada 6.12%.
"Kenaikan BBM pada September menaikkan inflasi sampai 1%, namun pada bulan berikutnya Pemprov berupaya menahan laju inflasi dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai, bantuan sembako dan intervensi program di sektor rill, berupa bantuan kepada petani, nelayan dan UMKM berupa pemberian bibit dan peralatan," katanya.
Selain itu, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat Pemprov Sumut juga bekerja sama dengan BULOG dan distributor pangan, melakukan operasi pasar dan pasar murah terhadap berbagai komoditi terutama komoditi beras yang bertujuan menahan laju inflasi.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait menambahkan, disamping intervensi yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat melalui pengendalian inflasi dan pemberian bantuan-bantuan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dengan berbagai program peningkatan pertumbuhan ekonomi seperti pemberdayaan UMKM.
Juga peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan air minum perpipaan, perbaikan infrastruktur ekonomi dengan membangun jalan provinsi dan pembangunan irigasi. Serta peningkatan KUR untuk menyediakan permodalan yang murah bagi UMKM dengan melibatkan perbankan di Sumut.
