Medan - Realitasonline.id| Wagub Sumut Musa Rajekshah optimis angka penurunan stunting di Sumatera Utara bisa mencapai 14 persen. Tahun ini, katanya, diharapkan bisa tembut 18 persen. Keberhasilan penurunan angka stunting di Sumut dapat tercapai asalkan kabupaten/kota di Sumatera Utara punya komitmen kuat untuk itu.
Wagub Sumut Musa Rajekshah menyampaikan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, angka prevalensi stunting Sumatera Utara turun 4,7% menjadi 21,1% dari sebelumnya 25,8% di tahun 2021.
"Saya berharap upaya kita bersama tidak berhenti sampai di sini, karena target kita tahun ini angkanya bisa turun di 18% dan 14% di tahun depan,” ujar Wagub Sumut, kemarin.
Baca Juga: Dua KDh Hadir Diwisuda dan Syukuran Ponpes Daarul Mursinin Labuhanbatu
Lanjut Wagub Sumut, penurunan stunting merupakan target utama pembangunan baik itu nasional hingga di daerah, karena berpengaruh dengan generasi atau Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Hal inilah yang harus dipahami oleh seluruh kepala daerah dan berkomitmen bersama-sama.
“Memang penanganan penurunan stunting ini yang lebih berperan itu kabupaten/kota, provinsi menyampaikan apa yang menjadi program dalam menurunkan stunting," ujar Wagub Sumut.
Penurunan stunting itu tidak hanya sebatas bayi baru lahir tapi calon pengantin harus didampingi, balitanya juga, ibu saat hamil dan lingkungan juga harus dijaga, bagaimana sanitasinya air bersihnya,” ujar Musa Rajekshah yang juga Ketua Percepatan Penurunan Stunting Sumut.
Baca Juga: DPRD Medan Semprot PUD Pasar yang Ngaku Merugi Sebut Juragan Kukur Kelapa Itu Tak Punya Visi Misi
Tidak hanya itu Wagub Sumjut juga mengingatkan kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di tahun ini, sekaligus mengarahkan APBD untuk pembangunan daerah sejalan dengan upaya penurunan stunting.
“Kita sampaikan ke Kabupaten/Kota jangan hanya untuk stunting yang dibantu oleh pusat saja yang digunakan, tapi APBD misalnya Dinas PUPR, dia kan harus merencanakan di mana pembuatan sanitasi yang sehat, sejalan dengan di mana daerah, desa atau kecamatan yang tingkat stuntingnya tinggi. Jadi ini harus terintegrasi semuanya, tidak bisa (pananganan) stunting hanya berdiri sendiri, tapi dinas-dinas lain juga harus bersama-sama,” ujar Musa Rajekshah.
Baca Juga: DPRD Medan Optimis Target PAD Rp 3 Triliun di Bapenda Terealisasi
Penyerapan BOKB sendiri, diakuinya memang belum maksimal di tahun lalu. “Penyerapan anggaran akan kita sampaikan ke kabupaten/kota tidak ada alasan tidak habis, bila targetnya benar. Nanti kami coba menyurati dan diskusikan apa kendala selama ini di daerah, seperti apa nanti penggunaan anggarannya agar tidak ragu-ragu dalam optimal dalam penyerapan dana BOKB. Anggota dewan yang reses juga kita minta untuk bisa menyampaikan hal ini,” ujarnya.
Dia juga menyarankan kabupaten/kota bisa menjalin kerja sama dengan TNI Polri agar target penurunan prevalensi stunting lebih cepat terealisasi.
“Kerjasama dengan TNI Polri ini bisa mempercepat juga karena TNI Polri sudah punya Bhabinkamtibnas, Babinsa. Jadi jangan menunggu terbentuk pendamping stunting karena tadi ada daerah yang alasannya karena belum terbentuk pendamping stuntingnya,” ujar wagub.
