Medan - Realitasonline.id| DPRD Medan menggelar paripurna penjelasan Walikota Medan terkait Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Kota Medan 2022 kepada DPRD Medan di gedung dewan, Senin (12/6/2023).
Walikota Medan Bobby menyampaikan realisasi pendapatan daerah Kota Medan TA 2022 sebesar Rp 5,44 triliun lebih.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T Bahrumsyah serta sejumlah anggota dewan.
Baca Juga: Erick Thohir dapat Apresiasi Terkait Pemberantasan Korupsi di BUMN
Sedangkan pihak Pemko Medan dihadiri Walikota Medan Bobby Afif Nasution, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman dan sejumlah perwakilan OPD Pemko Medan.
Menurut penjelasan Bobby Nasution, realisasi pendapatan daerah Kota Medan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 5,44 triliun lebih atau mencapai 83,55 persen dari target yang ditetapkan yakni Rp 6,2 Triliun lebih.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,23 triliun lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 3,15 Triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 67,83 miliar lebih.
Baca Juga: Berulah Lagi, Siswa SMP di Bandung Alami Perundungan Sampai Diancam Dibunuh dengan Obeng
Sedangkan disisi belanja daerah, lanjut Bobby, tercatat sebesar Rp 6,04 T lebih terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 4,41 T lebih, belanja modal Rp 1,61 T lebih dan belanja tak terduga sebesar Rp 1,161 T lebih.
Dengan demikian realisasi mencapai 77,86 persen dari target yang ditetapkan. Dari sisi pembiayaan untuk penerimaan sebesar Rp 1,14 T lebih dan pengeluaran pembiayaan nihil.
"Keberhasilan pengelolaan keuangan tahun 2022 ini harus terus diperbaiki dengan berbagai catatan yakni bersifat administrasif termasuk sistem pengendalian internal," sebut Bobby Nasution.
Baca Juga: Ini Dia Progress Terbaru Proyek Multiyears Rp 2,7 Triliun Di Sumatera Utara
Sedangkan dari sisi pendapatan daerah diperlukan peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang semakin kolaboratif dan sinergis. Selanjutnya dari sisi belanja daerah perlu ditingkatkan formulasi belanja daerah yang semakin fokus pada prioritas pembangunan kota, ucap Bobby.
Dijelaskannya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 adalah LPj yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
