Realitasonline.id - Medan | Siswa dari keluarga tidak mampu ataupun dari desa tertinggal (jauh dari zona sekolah) harus mendapatkan perhatian khusus terkait PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
" Jika PPDB sistem zonasi tetap diberlakukan, maka jangan sampai berdampak buruk kepada siswa tidak mampu sehingga menambah angka anak putus sekolah," ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi usai melakukan kunjungan ke daerah, terkait persiapan pelaksanaan PPDB bersama jajaran Cabang Dinas Pendidikan Zona IV yang meliputi Kabupaten Karo, Pakpak Bharat dan Dairi, Kamis (16/1/2025).
Menurutnya, sistem zonasi PPDB harus ramah terhadap siswa yang berasal dari keluarga rentan, yakni yang tinggal di desa tertinggal, terlebih apabila mereka tinggal jauh dari zona sekolah dan tergolong dari keluarga tidak mampu," ucap Salman Alfarisi.
Baca Juga: Tegas ! Gibran Perintahkan Penghapusan Jalur Zonasi dalam PPDB
"Siswa dari keluarga rentan tidak mendapatkan akses masuk sekolah sering terjadi lantaran berkedudukan di desa-desa tertinggal yang jaraknya jauh dari zona sekolah," ujar Politisi senior PKS ini.
Dia menekankan, pentingnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi secara berkala, terhadap kondisi dilapangan, khusunya di daerah-daerah yang memungkinkan permasalahan ini bisa terjadi.
"Pemerintah provinsi harus mendeteksi sejak dini data calon siswa terutama yang tidak mampu, kemudian memberikan jalan keluar dan akses prioritas kepada mereka agar mereka tidak putus sekolah. Sebab, sangat berat bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah swasta karena biayanya jauh diatas kemampuan orangtua," tegasnya.
Baca Juga: Kunjungi Cabdis Pendidikan Sergai, Sutarto Harapkan PPDB 2024 Merata
Tidak hanya itu, Salman juga menyoroti berbagai permasalahan seputar pendidikan di Sumut. Diantaranya kutipan komite sekolah, kebutuhan tambahan guru baru, unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta akses infrastruktur dan fasisilitas sekolah yang masih jauh dari mencukupi terutama di daerah-daerah pedesaan.
"Harus ada penyeragaman mutu pendidikan di kota maupun di desa agar tidak semakin memperdalam jurang kesenjangan sosial dan ekonomi di Sumatera Utara," pungkas Salman.(mis)