SNBP adalah jalur masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa. Sehingga tidak semua siswa kelas 12 bisa mendaftar SNBP. Karena hanya siswa yang dinyatakan eligible bisa mendaftar SNBP 2025.
Tidak hanya melibatkan siswa, dalam tahapan SNBP juga butuh peran serta sekolah. Salah satu tahapan SNBP yang harus dilakukan sekolah adalah pengisian PDSS. Tahapan ini wajib dilakukan sekolah agar siswanya yang masuk dalam kategori siswa eligible bisa mendaftar SNBP.
Menyikapi hal tersebut, LBH Medan sebagai lembaga yang konsern terhadap penegakan hukum dan HAM menduga jika permasalahan yang dihadapi 332 siswa MAN 2 MODEL MEDAN sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 C UUD 1945.
"Secara konstitusional setiap orang berhak mengembangkan diri melalaui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dalam hal berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh maanfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraanya," kata Irvan Saputra, Direktur LBH Medan, Selasa (4/2/2025).
"Secara hukum dan HAM maka LBH Medan mendesak Menteri Pendidikan untuk segera menyelesaikan permasalah 332 siswa MAN 2 MODEL MEDAN sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional mereka. Karena apa yang terjadi hari ini telah sangat merugikan para siswa dan orang tua siswa yang berharap anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas," tegasnya.
Kata Irvan, al ini harus segera dilakukan agar 332 anak bangsa tersebut tidak menjadi korban dan terhalangnya mereka untuk mengeyam pendidikan yang lebih baik demi masa depannya.
LBH Medan juga mendesak Menteri Pendidikan untuk menindak tegas Pihak Sekolah Khususnya Kepala Sekolah MAN 2 MODEL MEDAN yang diduga lalai dalam menjalankan tugasnya. Serta melakukan evalusai terkait dengan PDSS.