Realitasonline.id - Medan | Dua kepala daerah di Sumatera Utara mengeluhkan soal Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Dua kepala daerah tersebut yaitu Bupati Mandailing Natal (Madina) Saipullah Nasution dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu.
Keduanya menyampaikan keluhan ke Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga: 3 Nama Calon Rektor USU 2026-2031 Menguat, Muryanto Amin Suara Terbanyak
Hal tersebut disampaikan keduanya saat Rapat Konsolidasi Satgas Percepatan Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumut yang digelar di kantor Gubernur Sumut, kemarin.
Rapat tersebut dipimpin Zulkifli Hasan dan dihadiri bupati/wali kota se-Sumut.
Saipullah mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Madina merupakan milik swasta, bukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia mengaku sempat diminta pemerintah provinsi untuk memetakan 3 titik untuk SPPG.
Baca Juga: Pemkab dan DPRD Padanglawas Sepakati Ranperda P APBD TA 2025
Namun, hingga kini, kata Saipullah, hal tersebut belum juga direalisasikan meski pihaknya telah menyampaikan soal titik-titik tersebut.
“SPPG yang ada di kabupaten kami semuanya berdiri atas usulan yayasan atau inisiatif swasta, belum ada yang didirikan Badan Gizi nasional. Pada saat awal kami mendapatkan permintaan titik di daerah oleh provinsi, ada tiga titik. Kemudian kami kasih 13 titik, sampai hari ini belum ada realisasinya,” kata Saipullah.
Menurutnya, jika SPPG yang dikelola oleh swasta tersebut hanya akan berfokus di pusat kota. Sementara, kata Saipullah, Mandailing Natal (Madina) merupakan wilayah yang luas mencapai 6.600 km².
“Maksud kami, kalau lah swasta yang melakukan, mereka akan memilih di tempat kota saja, sementara daerah kami itu, daerah yang luas nya 6600 km² dengan kontur pegunungan, pantai, laut dan persawahan. Kecamatan dengan kecamatan lain bisa ditempuh 3-5 jam,” jelasnya.
Dia menyebut ditunjuk sebagai ketua satgas MBG. Namun, dia mengaku tidak dilibatkan dalam hal itu. Padahal, kata Saipullah, jika saja MBG tersebut mengalami masalah, maka bupati lah yang akan bertanggungjawab.