Realitasonline.id-Jakarta | Ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek menggelar demonstrasi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (24/10).
Aksi ini diorganisir oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, dengan dukungan dari berbagai serikat pekerja.
Tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah minimum tahun 2025 dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa demo dimulai pukul 10.00 WIB, dengan peserta berkumpul di dua lokasi utama, yaitu Patung Kuda dan depan IRTI Monas. Jumlah massa diperkirakan mencapai ribuan.
Dalam aksi ini, para buruh membawa dua tuntutan utama. Pertama, mereka meminta kenaikan upah minimum sebesar 8-10% pada 2025.
Said Iqbal menyatakan, permintaan ini didasari oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi buruh, sementara kenaikan upah selama beberapa tahun terakhir dianggap tidak sebanding dengan laju inflasi.
Menurutnya, kenaikan upah minimum di masa lalu masih di bawah inflasi, sehingga daya beli buruh menurun.
"Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi kami. Upah buruh tidak mengalami kenaikan layak selama lima tahun terakhir. Kenaikan dalam dua tahun terakhir hanya 1,58%, sedangkan inflasi mencapai 2,8%," tegas Said Iqbal.
Baca Juga: Abdul Muti Sebut Kurikulum Merdeka dan Ujian Nasional Akan Dikaji Ulang
Tuntutan kedua adalah pencabutan UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, yang dianggap lebih menguntungkan pengusaha dan mengurangi hak-hak pekerja. Mereka juga menyoroti kurangnya jaminan perlindungan bagi petani akibat undang-undang tersebut.
Said Iqbal menyebutkan bahwa aksi pada 24 Oktober hanyalah awal. Serikat buruh telah merencanakan serangkaian aksi lanjutan di berbagai daerah, mulai 25 hingga 31 Oktober.
Aksi-aksi ini akan digelar di depan kantor gubernur atau wali kota di lebih dari 350 kabupaten/kota, serta di seluruh 38 provinsi di Indonesia. Buruh berharap aksi ini dapat meningkatkan tekanan terhadap pemerintah.
Jika tuntutan tidak dipenuhi, Said Iqbal mengancam akan melakukan aksi mogok nasional pada November, tepatnya pada 11 atau 12 November, dengan melibatkan sekitar 5 juta buruh dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia.
