Realitasonline.id-Jakarta | Pemerintah Indonesia masih mempertimbangkan opsi impor beras sebanyak satu juta ton untuk menutup kebutuhan beras hingga awal 2025.
Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan hal ini setelah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian terkait swasembada pangan pada 2028.
Meski belum menjadi keputusan final, wacana ini menjadi langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi kebutuhan beras nasional di tengah kondisi yang masih berisiko kekurangan pasokan.
Zulkifli mengungkapkan bahwa opsi impor ini dilakukan dengan memperhatikan laporan terkini dari berbagai pihak yang mendukung sektor pangan nasional.
Baca Juga: Tahun Ajaran 2025, DPRD Jakarta Usulkan Program Pendidikan Gratis untuk Madrasah
Pada pertemuan di kantor Kementerian Kehutanan, Rabu (30/10), Zulhas menyatakan bahwa kebutuhan impor beras sebesar satu juta ton sebenarnya masih tergolong besar.
Namun, menurutnya, skema impor perlu dipastikan agar sesuai dengan mekanisme yang telah diatur, terutama karena prosesnya yang bersifat bisnis to bisnis (B to B) dengan negara produsen beras utama, India.
“Ya, memang kita terhutang. Harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapat laporan, prosesnya harus bisnis to bisnis, karena India ini,” terang Zulhas, merujuk pada mekanisme impor yang dilakukan karena adanya peraturan ketat dari pemerintah India terkait ekspor beras.
Langkah tersebut dilakukan lantaran pemerintah India memberlakukan pembatasan kuota dan mewajibkan persetujuan parlemen untuk setiap impor beras yang dilakukan dengan skema pemerintah-ke-pemerintah (G to G).
Baca Juga: Sebelum Libur Nataru 2025, Pemerintah Targetkan Penurunan Harga Tiket Pesawat
Menurut Zulkifli, pemerintah India pernah memberlakukan larangan impor beras untuk mengatur produksi domestik mereka.
Hal ini menyebabkan impor beras dari India harus dilakukan dengan mekanisme B to B yang melibatkan perusahaan-perusahaan dalam negeri sebagai penghubung antara Indonesia dan India, tanpa melibatkan pemerintah secara langsung.
“Karena India pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G to G, harus persetujuan parlemen. Jadi rumit lagi, padahal kita butuhnya sekarang,” ujar Zulhas.
Meskipun opsi impor beras ini dipertimbangkan, Zulkifli menegaskan bahwa pemerintah tetap fleksibel dalam mengambil keputusan, termasuk kemungkinan mengurangi atau menambah jumlah impor sesuai kebutuhan di lapangan.
