Realitasonline.id - Jakarta | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) di Kantor Kementrian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi dan perumahan.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Plh. Kepala BIG, RA. Belinda Arunarwati Margono, serta sejumlah pejabat tinggi dari masing-masing lembaga.
Dalam pertemuan tersebut Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menegaskan pentingnya integrasi sistem dan data pertanahan guna menghindari konflik lahan di masa depan.
"Dulu belum ada integrasi sistem dan data, sehingga sering terjadi tumpang tindih lahan. Diharapkan, dengan ILASP ini, semua akan terpetakan secara jelas," ujar Nusron.
Menurutnya, ILASP merupakan program yang dikembangkan melalui kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Baca Juga: Rutan Tarutung Taput Peringati Isra Mi'raj, Warga Binaan Diharap Dapat Berbenah dan Tingkatkan Iman
"Ke depan, program ini akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, juga menekankan pentingnya sinkronisasi data dalam menentukan batas kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL).
