Realitasonline.id - Jakarta | PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggandeng TNI AD untuk memperkuat pengamanan infrastruktur gas bumi nasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memastikan distribusi gas bumi tetap aman dan mendukung ketahanan energi nasional.
“Kolaborasi dengan TNI AD ini adalah langkah nyata dalam menjaga keamanan infrastruktur gas bumi. Dengan dukungan 91 personel TNI AD di wilayah operasi PGN, kami optimistis penyaluran gas akan lebih aman dan terkendali,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Harry Budi Sidharta, usai penandatanganan Petunjuk Teknis Pedoman Kerja (juknis domker) antara PGN dan TNI AD, kemarin.
Sebagai pengelola 92% infrastruktur gas bumi nasional, PGN memahami pentingnya keamanan aset untuk menjaga kelancaran distribusi gas.
Baca Juga: Kakanwil Kemenag Sumut Apresiasi Pokjawas Madrasah Raih 5 Anugerah GTK di Yokyakarta
TNI AD akan berperan dalam pengamanan berbasis komunitas (community-based security) dengan mengedukasi masyarakat sekitar agar memahami bahwa aset PGN merupakan objek vital nasional yang harus dijaga bersama.
Selain itu, kehadiran aparat juga memberikan efek jera (deterrent effect) bagi pihak yang berpotensi mengganggu keamanan infrastruktur
Saat ini, situasi keamanan operasional PGN berada dalam kategori aman dan terkendali. Namun, langkah-langkah preventif dan pre-emptif tetap diperlukan untuk memitigasi potensi gangguan keamanan.
Baca Juga: Singgung Efisiensi Anggaran di Kemenag, Romo Syafii Bilang Begini ke Kakanwil Ahmad Qosbi
“TNI AD berkomitmen penuh mendukung operasional PGN. Gas bumi adalah energi strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, dan kami siap menjaga keamanan infrastruktur vital ini agar distribusi tetap lancar dan aman untuk kesejahteraan masyarakat sesuai Asta Cita pemerintah," kata Wakil Asisten Teritorial Kasad bidang Perlawanan wilayah dan kerjasama teritorial (Waaster Kasad Bidang Wanmil dan Kermater), Brigjen TNI Heri Susanto.
PGN saat ini mengoperasikan jaringan gas di 17 provinsi yang mencakup 73 kabupaten/kota, melayani berbagai sektor industri, komersial, hingga rumah tangga.
