Realitasonline.id - OKU Timur | Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten untuk mendukung rencana pembentukan 500 batalion baru TNI.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025, terkait Ketahanan Nasional dan Ketahanan Pangan.
"Alhamdulillah, dalam waktu seminggu setelah perintah Bapak Presiden, kami telah menyerahkan lahan di 326 Kabupaten kepada Menteri Pertahanan dan menembuskannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), " ujar Menteri Nusron dalam acara Penyerahan Sertifikat di Aula Puslatpur Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/3/2025).
Baca Juga: Kahiyang Ayu Lantik Masroni Jadi Ketua TP PKK Padangsidimpuan,
Menurut Nusron, adapun lahan yang diserahkan tersebut diambil dari tanah cadangan negara, terutama tanah telantar yang berasal dari eks-Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang atau tidak diberdayakan oleh pemiliknya.
Meskipun demikian, masih terdapat 174 titik batalion yang belum mendapatkan lahan, namun Menteri Nusron memastikan, pihaknya akan terus mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai.
Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa Presiden RI meminta setiap batalion memiliki lahan produktif untuk ketahanan pangan. Lahan ini akan dikelola oleh TNI Angkatan Darat (AD) bersama masyarakat dengan minimal luas 500 hektare per batalion.
Baca Juga: Tahun 2025, Mentri ATR BPN Nusron Wahid Targetkan PTSL untuk 1,5 Juta Bidang
" Jika satu batalion membutuhkan 500 hektare, maka totalnya mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion. Kami sudah mengidentifikasi, potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia, " jelasnya.
Untuk ketahanan pangan ini kata Nusron, pemerintah juga akan memilah tanah yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik untuk batalion, transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif untuk ketahanan pangan.
Menteri Nusron menegaskan, langkah ini sejalan dengan semangat Merah Putih untuk memastikan tidak ada sejengkal tanah milik negara, khususnya milik TNI yang diambil oleh pihak lain.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sertifikasi tanah sebagai langkah strategis dalam menjaga aset negara.
Baca Juga: PT PLN UP3 Pematangsiantar Resmikan SPKLU Dukung Program Indonesian Net Zero Emission 2060
" Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain. Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sertifikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara, " tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyatakan apresiasinya kepada TNI AD serta Kementerian Pertahanan atas kerja sama dalam proses sertifikasi dan pengamanan aset negara.
