" Komnas HAM berharap kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dapat menghasilkan peta jalan yang disepakati bersama dan menjadi acuan dalam pembagian peran dan kewenangan antar pihak, guna mempercepat penyelesaian konflik agraria yang selama ini kerap berlarut-larut, " ucapnya. (RI)
