Realitasonline.id - Jakarta | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk memanfaatkan anggaran secara optimal demi meningkatkan kualitas layanan pertanahan yang lebih akurat, prudent dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Nusron Wahid dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dalam Rapat Kerja tersebut, Menteri AT BPN Nusron Wahid turut didampingi oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR BPN.
Baca Juga: Serahkan Sertifikat Tanah, AHY Tegaskan Investasi Butuh Kepastian Hukum Tanah
Menteri Nusron menyampaikan Pagu Indikatif Kementerian ATR/BPN untuk Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun.
Dana tersebut, kata Nusron, akan dialokasikan secara bertanggung jawab melalui pendekatan manajemen risiko demi menyempurnakan berbagai layanan pertanahan nasional.
"Bapak/Ibu sekalian, dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan kita semakin akurat, prudent dan akuntabel, dengan berbasis manajemen risiko, ” ujarnya di hadapan anggota Komisi II DPR RI.
Nusron menambahkan anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk tiga program utama, yakni program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta program penyelenggaraan penataan ruang.
Baca Juga: Sukses! PTSL di Sulawesi Tengah Tembus 95 Persen, Wamen ATR BPN Ossy Dermaan Apresiasi
Tak hanya menyampaikan laporan penggunaan anggaran, Menteri Nusron juga mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk Tahun Anggaran 2026.
Penambahan tersebut diperlukan guna mempercepat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mendukung kegiatan penataan ruang, serta menutupi kebutuhan belanja pegawai baru, termasuk CPNS dan PPPK.
"Kami mohon dukungan semoga semua program bisa berhasil, dan kami juga mohon dukungan, terutama terkait penambahan anggaran agar percepatan PTSL bisa lebih masif dirasakan oleh masyarakat, ” ujar Nusron.
Menanggapi hal itu Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menyampaikan dukungannya terhadap usulan penambahan anggaran ATR/BPN dan ia menilai Menteri Nusron sebagai sosok yang progresif dan berkomitmen tinggi terhadap reformasi layanan publik.
Baca Juga: BRI Kembali Masuk Jajaran Bank Terbaik Dunia, Pimpin Daftar Teratas di Indonesia versi The Banker
