Realitasonline.id - Jakarta | Kementrian ATR BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang gandeng 3 Peguruan Tinggi di Pulau Sumatera dalam pelaksanaan proyek RIMBA (Riau, Jambi, Sumatera Barat).
Hal itu dalam upaya mewujudkan tata ruang yang berkelanjutan dan berpihak pada lingkungan.
Kerja sama ini resmi dituangkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swakelola Tipe II dengan Universitas Riau, Universitas Andalas, dan Universitas Jambi di Gedung Ditjen Tata Ruang Jakarta, Selasa (15/7/2025).
Baca Juga: Soal Pernyataan Dinas BPJ, Plt Kabid Dinas Pendidikan Pemko Binjai Bungkam
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh para pimpinan unit di masing-masing Perguruan Tinggi yakni Dekan Fakultas Pertanian Universitas Riau, Ketua LPPM Universitas Andalas, dan Kepala LPPM Universitas Jambi, bersama Dirjen Tata Ruang.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Iskandar Syah, Sekretaris Ditjen Tata Ruang Reny Windyawati, serta Team Leader PMU RIMBA Barano Siswa Sulistiawan.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menegaskan pentingnya kolaborasi ini, khususnya dalam menjaga wilayah masyarakat hukum adat yang berada di koridor ekologis tiga provinsi, yakni Riau, Jambi dan Sumatra Barat.
“ Kita harus memastikan bahwa mereka terlindungi secara legal dan diakomodasi dalam kebijakan tata ruang, ” ujar Suyus
Menurutnya, proyek RIMBA sendiri merupakan inisiatif strategis nasional yang berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan penataan ruang berbasis lingkungan.
" Tata ruang harus menyeimbangkan kawasan industri dan permukiman dengan kawasan hijau agar pembangunan tetap berkelanjutan dan nyaman bagi seluruh makhluk hidup, ” lanjut Suyus.
Ia menbahkan, dalam kerja sama ini, terdapat tiga fokus utama yang akan dijalankan bersama para akademisi, yakni, desain konektivitas dan jalur migrasi satwa, strategi pemulihan ekosistem gambut dan fasilitasi perencanaan penggunaan lahan secara partisipatif, termasuk solusi bagi permukiman yang belum berizin.
" Selain aspek konservasi, proyek ini juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian, " terangnya.
Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati, berharap hasil dari kemitraan ini dapat menjadi dasar kebijakan yang konkret dan relevan.
