Realitasonline.id - ROKAN HILIR | Bupati Bistamam memimpin rapat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengantisipasi kebakaran hutan (Karhutla) lewat sosialisasi dengan Camat, dan Kepala Desa di wilayah terdampak di Mess Bupati Rohil (Rokan Hilir) Bagansiapiapi, belum lama ini.
Dalam rapat tersebut Bupati Rokan Hilir Bistamam mengajak seluruh stakeholder lebih serius mengantisipasi potensi meluasnya Karhutla yang kini telah menjadi isu nasional bahkan lintas negara.
Dalam forum-forum tingkat tinggi yang dihadiri pejabat kementerian dan unsur Forkopimda, nama Rokan Hilir disebut secara konsisten sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan Karhutla yang signifikan.
Baca Juga: Polrestabes Medan Musnahkan Sabu 20 Kg dan 59.750 butir Pil Ekstasi
Lanjut Bistamam, ini merupakan peringatan keras yang tidak boleh diabaikan.
“Dalam setiap rapat yang melibatkan Menteri, Pangdam, dan unsur Forkopimda, hampir 70 persen pembahasan menyebutkan nama Rohil. Ini tentu menjadi sorotan serius. Kita harus malu kalau terus menjadi bahan pembicaraan negatif,” ungkap Bupati dalam forum tersebut.
Bupati juga mengungkapkan, dalam kunjungannya bersama Menteri Lingkungan Hidup ke salah satu titik Karhutla seluas kurang lebih 200 hektar, ditemukan kondisi lahan yang telah hangus terbakar, dengan sisa-sisa bara api yang hanya memerlukan tahap pendinginan.
Bahkan, dampak asap dari Karhutla tersebut telah mencapai negara tetangga seperti Malaysia.
“Kami berdiskusi langsung dengan Bapak Menteri. Disarankan agar seluruh OPD segera bersinergi dalam menangani kebakaran ini. Ini bukan lagi masalah lokal, tetapi telah menjadi persoalan negara,” tegasnya.
Baca Juga: Festival Bakar Tongkang di Bagansiapiapi, Bupati Rokan Hilir Optimis Mampu Majukan Pariwisata
Pemerintah Pusat, lanjut Bupati, meminta Pemerintah Daerah untuk mengajukan kebutuhan penanggulangan Karhutla, yang nantinya akan didukung melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, Pemkab Rohil diminta untuk melakukan asesmen kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan pengadaan alat berat seperti ekskavator atau sarana lainnya.
Sebagai bentuk instruksi langsung kepada jajaran pemerintahan daerah, bupati menyampaikan 10 arahan utama guna mencegah perluasan Karhutla di wilayah Rokan Hilir seperti:
1. Penetapan Status Tanggap Darurat: Segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang signifikan, dengan mempertimbangkan prakiraan cuaca dari BMKG.
2. Pembentukan Satgas dan Posko: Membentuk serta mengaktifkan Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla dan Pos Komando (Posko Satgas) di tingkat daerah.
