Baca Juga: Diskusi Keterbukaan Informasi, Dorong Polri Lebih Informatif Menuju Indonesia Emas
3. Deteksi Dini dan Respons Cepat: Melakukan deteksi dini titik panas (hotspot), pengecekan langsung ke lapangan (groundchecking), serta penanganan secara cepat dan tepat.
4. Instruksi kepada Camat dan Kepala Desa: Memerintahkan jajaran pemerintah desa untuk melakukan patroli rutin dan memberikan edukasi kepada masyarakat hingga tingkat dusun dan RT/RW agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
5. Kesiapsiagaan SDM dan Sarpras: Menyiagakan seluruh sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta menyiapkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
6. Peningkatan Kolaborasi Multi-Pihak: Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda, TNI, POLRI, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, media massa, dan relawan.
7. Rewetting Lahan Gambut: Melakukan pembasahan lahan gambut secara berkala guna mencegah penyebaran api.
8. Kampanye Tanpa Bakar: Menggiatkan kampanye pembukaan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
9. Kesiapan Peralatan : Mempersiapkan dan memastikan fungsi seluruh peralatan.
10. Pemadaman Dini: Melakukan pemadaman sedini mungkin untuk mencegah meluasnya kebakaran ke area yang lebih luas.
Sementara itu Sekda Rokan Hilir Fauzi Efrizal dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa saat ini terdapat dua kabupaten di Provinsi Riau yang terdampak cukup luas oleh Karhutla, yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu.
Namun, kondisi di Rokan Hilir menjadi perhatian utama karena tingginya intensitas titik api serta karakteristik lahan gambut yang terbakar dan sulit dipadamkan, terutama di kawasan perkebunan sawit.
Baca Juga: Syah Afandin Dorong DMDI Aktif Membangun Spirit Religius di Bumi Langkat
“Bahkan di media sosial negara tetangga, kita sudah mendapat sorotan negatif. Ada yang menyebut Indonesia sebagai eksportir asap. Jika sampai Perdana Menteri Malaysia menyampaikan langsung kepada Presiden, ini tentu mencoreng nama baik kita,” jelas Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup telah memberikan arahan untuk membentuk pasukan pemadam yang bersifat permanen.
