Realitasonline.id - Jawa Barat | Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Harison Mocodompis menilai komunikasi publik jadi hal penting yang bisa menekan tingginya pengaduan masyarakat.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, kemarin
Adapun sosialisasi ini dihadiri Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Samudra Ivan Supratikno, Kepala Subbagian Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry, para Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se Jawa Barat, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat.
Lebih lanjut Hirison menambahkan dari banyaknya aduan yang dikelola, posisi pertama itu masalah administrasi dan birokrasi.
" Pendekatan yang perlu dilakukan adalah memahami keinginan masyarakat atau mencari cara supaya masyarakat lebih mudah memahami alur layanan di Kementerian ATR/BPN, ” ujar Harison Mocodompis.
Harison menjelaskan, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah mengemas informasi dalam bentuk kampanye layanan yang menarik dan mudah dipahami masyarakat.
Baca Juga: Pelantikan Fahmi Ummi Sumut, Wagub Surya Harap Sinergi Semakin Kuat
Produk informasi tersebut dapat disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti media sosial, konten visual, maupun sosialisasi langsung oleh Kantor-kantor Pertanahan.
“ Kalau sudah dapat informasi lengkap lewat konten atau dari sosialisasi kantor, masyarakat akan datang dengan dokumen yang siap, tidak bingung, tidak merasa dipersulit (birokrasi), ” ujar Harison Mocodompis.
Ia menegaskan, komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun interaksi, hubungan baik dan saling pengertian antara lembaga dan masyarakat.
Baca Juga: Wagub Sumut Surya Lantik Pejabat Baru, Direktur PT PSU dan PD AIJ
“ Kita sering merasa sudah menyampaikan informasi lewat media sosial, konten atau rilis. Tapi, apakah itu membangun pemahaman? Kepercayaan? Belum tentu. Kalau masyarakat paham dan setuju, mereka akan berpartisipasi dan bahkan membela kita. Maka, penting untuk mengukur apakah informasi itu benar-benar sampai, ” ungkap Harison Mocodompis.
Menurutnya, ada empat pilar utama komunikasi yang perlu diperkuat dan keempat pilar itu meliputi masyarakat sebagai penerima layanan, mitra strategis, seperti NGO dan akademisi, koordinasi antar instansi pemerintah, serta penggunaan media sebagai kanal edukasi dan kontrol publik.
