Realitasonline.id - Medan | Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Jafar Syahbuddin Ritonga mendukung penuh program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dengan memperkuat pelayanan publik, terutama di bidang perumahan dan perizinan agar pelaksanaan program berjalan lancar.
" Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel menyambut baik penambahan kuota rumah subsidi yang di programkan pemerinrah pusat di Simateta Utara, termasuk di Kabupaten Tapsel, " Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga yang mewakili Bupati Gus Irawan Pasaribu usai menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Aula Raja Inal Siregar, Lantai II, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan sosialisasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution dan jajaran Forkopimda, serta para Bupati dan Wali Kota se Sumut.
Lebih lanjut Jafar menambahkan, sosialisasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kami sangat mengapresiasi Pak Menteri yang berkomitmen menambah kuota rumah subsidi. Ini menunjukkan perhatian besar p " KPP ini sangat membantu masyarakat agar lebih fleksibel mengatur keuangannya dan mempercepat mereka memiliki rumah sendiri, ” kata Wakil Bupati.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, Kredit program KPP merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperluas kepemilikan rumah rakyat sekaligus memperkuat peran pelaku UMKM dalam ekosistem pembangunan perumahan nasional.
Baca Juga: Pengesahan Perubahan APBK Berimbang, Bupati Mukhlis Apresiasi Fraksi Fraksi di DPRK Bireuen
" KPP ini sangat penting agar pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa naik kelas, karena sektor perumahan rakyat juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, ” ujar Maruarar.
Melalui Program Tiga Juta Rumah Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah menambah kuota rumah subsidi di Sumut dari 15.000 menjadi 20.000 unit pada tahun 2025.
Penambahan kuota ini, kata Maruarar, merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. "Program ini merupakan yang pertama langsung diinisiasi Presiden Prabowo, karena manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat, khususnya para pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah, ” tambahnya.
Maruarar juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang perumahan agar target penyediaan hunian rakyat dapat tercapai secara cepat dan merata.
Melalui KPP ini, pemerintah berharap dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian rakyat, memperkuat sektor UMKM, serta mempercepat pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sumut. (RI)
