Realitasonline.id - Sumatera Selatan | Menteri ATR BPN Nusron Wahid menegaskan pentingnya percepatan integrasi data antara Nomor Induk Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) di seluruh daerah, termasuk Sumatera Selatan (Sumsel).
Menurutnya, langkah ini menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“ Kalau NIB dan NOP dijadikan satu integrasi data antara BPN dan Bapenda, penerimaan daerah bisa naik tiga kali lipat tanpa menaikkan PBB, ” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah se Sumsel di Palembang, Kamis (16/10/2025).
Baca Juga: Hangatnya Pisah Sambut Pejabat Struktural di Kantah Padangsidimpuan: Antara Haru dan Semangat Baru
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumsel Asnawati. Rapat koordinasi, dihadiri oleh Gubernur Sumsel, serta para Bupati dan Wali Kota se Sumsel.
Lebih lanjut Nusron menjelaskan, selama ini masih terdapat perbedaan data luas dan kepemilikan tanah antara catatan di Kementerian ATR/BPN dengan sistem pajak daerah.
Ketimpangan tersebut menyebabkan potensi penerimaan PBB belum tergarap maksimal. Dengan adanya integrasi NIB-NOP, setiap bidang tanah akan memiliki single identity yang menghubungkan data kepemilikan, luas, serta nilai pajaknya secara akurat dan real-time.
" Langkah strategis ini menjadi bagian dari agenda transformasi digital pertanahan, yang mencakup pengembangan sistem data spasial terpadu antara peta bidang tanah, data perpajakan, serta kepemilikan aset, " katanya
Nusron meyakini, sistem ini tidak hanya memperkuat akurasi data dan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih transparan dan pro investasi.
Selain manfaat fiskal, integrasi data ini juga diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca Juga: PENJARA Laporkan Dugaan Korupsi DAK Buku di Labuhanbatu Selatan ke Kejari
" Kita ingin satu data pertanahan yang bisa digunakan bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Jadi tidak hanya menertibkan administrasi, tapi juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan, ” tegas Nusron.
Kementerian ATR/BPN menargetkan uji coba integrasi NIB-NOP dimulai di beberapa daerah prioritas, termasuk Kota Palembang dan sekitarnya, sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.
" Kami optimistis, dengan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi lintas lembaga, langkah ini akan menjadi motor peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban pajak masyarakat, " katanya (RI)
